[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef960fb7-8391-4b82-a20a-d194c7f35616","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2012 tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Mamuju","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-07-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamuju","place_of_enactment","Mamuju","theme","Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Mamuju","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TRANSPARANSI-PARTISIPASI-DAN-AKUNTABILITAS-DALAM-PENYELENGGARAAN-PEMERINTAHAN-DAN-PEMBANGUNAN-DI-KABUPATEN-MAMUJU
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.48
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, sejalan\r\ndengan perubahan paradigma pemerintahan dan memenuhi tuntutan masyarakat,\r\nmaka dibutuhkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam\r\npenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan; \r\n b. bahwa Unsur Pemerintahan Daerah senantiasa merumuskan dan melaksanakan\r\nkebijakan publik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap\r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibutuhkan pelibatan masyarakat\r\ndalam merumuskan kebijakan daerah sebagai bagian untuk menjalin kemitraan\r\nantara pemerintah dan masyarakat sehingga terbangun tanggungjawab bersama\r\ndalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan sosial\r\nkemasyarakatan; \r\n c. bahwa untuk menjamin kemudahan aksebilitas publik terkait dengan kebijakan\r\ndaerah yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat,\r\nmaka masyarakat diberikan ruang dan kesempatan untuk secara terbuka\r\nmenyampaikan aspirasi; pikiran, pendapat, ide dan gagasannya yang sifatnya\r\nkonstruktif terhadap kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan\r\npembangunan serta pembinaan sosial kemasyarakatan; \r\n d. bahwa dengan mengedepankan prinsif transparansi, partisipasi dan akuntabilitas\r\ndalam setiap pengambilan kebijakan daerah akan terbangun kepercayaan publik\r\ndan pencitraan yang baik terhadap kinerja pemerintahan sebagai bagian yang\r\nessensi dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih; \n 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah \r\nTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 1822); \r\n 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang\r\nBersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999\r\nNomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); \r\n 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia\r\n(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor\r\n3886); \r\n 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4844); \r\n 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara \r\nPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4438); \r\n 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4843); \r\n 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4846); \r\n 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4967); \r\n \r\n 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5038); \r\n 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); \r\n 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan\r\nKewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan\r\nRuang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor 3660); \r\n 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan\r\nEvaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3866); \r\n 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan\r\nKewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3952); \r\n 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi\r\nPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); \r\n 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); \r\n 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan\r\ndan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4585); \r\n 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan\r\nPengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4593); \r\n 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan\r\nDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor\r\n82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); \r\n 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4741); \r\n 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman\r\nPengolahan Keuangan Daerah, yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah; \n Tujuan pengaturan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah, yaitu: \r\na. mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, \r\nefektif dan responsif; \r\nb. mengembangkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbuka, aspiratif, partisipatif, \r\nakomodatif, kolaboratif dan bertanggungjawab; \r\nc. mewujudkan sinergi kemitraan dan komunikasi yang harmonis antara Pemerintah Daerah, DPRD \r\ndan masyarakat untuk membangun sistem Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip\r\ntata kelola pemerintahan yang baik; \r\nd. meningkatkan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah; \r\ne. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik; dan \r\n \r\nf. meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada\r\nmasyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2012. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2012 ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, efektif, dan responsif. Kebijakan ini mengatur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ruang lingkupnya meliputi aksesibilitas informasi publik, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi publik seperti perencanaan, kebijakan, program, kegiatan, kinerja, APBD, penggunaan APBN, kesepakatan kerjasama, peraturan daerah, pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan, LKPJ, LPPD, dan ILPPD. Masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi publik, menghadiri pertemuan publik, mendapatkan salinan informasi, menyebarluaskan informasi, dan mengajukan keberatan. Penyelenggara pemerintahan daerah wajib menyediakan informasi yang lengkap dan akurat, serta membangun sistem informasi dan dokumentasi. Partisipasi masyarakat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Akuntabilitas meliputi akuntabilitas internal dan eksternal badan publik, dengan indikator kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, tujuan, standar operasional prosedur, efektivitas sumberdaya, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Masyarakat berhak mengajukan pengaduan jika penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai ketentuan.","transitional_provisions","sanctions","Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melanggar ketentuan pasal 5, pasal 20 dan pasal 29 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAMUJU REGENCY GOVERNMENT
Address: Jl. Soekarno Hatta No. 17, Telp (0426) 21101, Postal Code 51911 Mamuju

MAMUJU REGENCY REGULATION
NUMBER 3 OF 2012
CONCERNING
TRANSPARENCY, PARTICIPATION AND ACCOUNTABILITY IN THE IMPLEMENTATION OF
GOVERNMENT AND DEVELOPMENT
IN MAMUJU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAMUJU,

Considering:

that in order to realize a clean and good government, in line
with changes in the government paradigm and to meet public demands,
transparency, participation and accountability are needed in the
implementation of government, development and socio-community affairs;
that Elements of the Regional Government always formulate and implement
public policies that directly or indirectly impact the
implementation of regional government, it is necessary to involve the community
in formulating regional policies as part of establishing partnerships
between the government and the community so that joint

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef960fb7-8391-4b82-a20a-d194c7f35616","actionData","errors"]