[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef8c285f-d30a-43f8-b1d1-467ea1212580","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015","number","14","year","2015","published_date","2015-12-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Cagar Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

cagar budaya
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2015/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Cagar Budaya
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya\r\nbangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku\r\nkehidupan manusia yang penting artinya bagi\r\npemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu\r\npengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan\r\nbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga\r\nperlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui\r\nupaya pelindungan, pengembangan, dan\r\npemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan\r\nnasional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan\r\nrakyat;\r\nb. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Pemerintah\r\nDaerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung\r\njawab dalam pengaturan perlindungan,\r\npengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;\r\nc. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan,\r\nstruktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh\r\npemerintah dan pemerintah daerah dengan\r\nmeningkatkan peran serta masyarakat untuk\r\nmelindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan\r\ncagar budaya;\r\nd. bahwa dengan adanya perubahan paradigma\r\npelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan\r\naspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis\r\nguna meningkatkan kesejahteraan rakyat;\r\ne. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-\r\nUndang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar\r\nBudaya, Pemerintah Daerah mempunyai\r\nkewenangan untuk menetapkan pengaturan tentang\r\npengelolaan cagar budaya \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13\r\nTahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10\r\nTahun 2013;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun\r\n2009;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun\r\n2011;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun\r\n2015 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan,\r\nPengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015. \n 48 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan cagar budaya dan warisan budaya di daerah untuk kepentingan agama, sosial ekonomi, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan kebudayaan. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memperkuat karakter daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempertahankan kearifan lokal, mengamankan aset budaya, dan mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat internasional. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kriteria cagar budaya, kepemilikan dan penguasaan cagar budaya, penemuan dan pencarian cagar budaya, registrasi cagar budaya, pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) cagar budaya, tugas dan wewenang pemerintah daerah, pendanaan, pengawasan, serta ketentuan penyidikan dan pidana. Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban setiap orang terkait dengan cagar budaya, termasuk kewajiban untuk melaporkan temuan cagar budaya, memelihara cagar budaya yang dimiliki, serta larangan untuk merusak atau memindahkan cagar budaya tanpa izin. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan status cagar budaya, memberikan izin terkait cagar budaya, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan ini.","transitional_provisions","1. Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya, tidak melaporkan temuan, melakukan pencarian Cagar Budaya tanpa izin, mencegah upaya pelestarian, merusak Cagar Budaya, mencuri Cagar Budaya, memindahkan Cagar Budaya tanpa izin, memisahkan Cagar Budaya tanpa izin, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah tanpa izin, mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya tanpa izin, mendokumentasikan Cagar Budaya tanpa izin, memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana.\n2. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.\n3. Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).\n4. Selain pidana, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana dikenai tindakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri dan/atau perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 14 OF 2015
CONCERNING
CULTURAL HERITAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that cultural heritage is the cultural wealth of the nation as a manifestation of human thought and behavior that is important for understanding and developing history, science, and culture in social, national, and state life, so it needs to be preserved and managed appropriately through protection, development, and utilization efforts in order to advance national culture for the greatest welfare of the people;
that to preserve cultural heritage, the Regional Government in accordance with its authority is responsible for regulating the protection, development, and utilization of cultural heritage;
that cultural heritage in the form of objects, buildings, structures, sites, and areas

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef8c285f-d30a-43f8-b1d1-467ea1212580","actionData","errors"]