[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef7ed762-6e9c-4d9a-acb8-2dc4d11e0304","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2008","number","16","year","2008","published_date","2008-03-27","effective_date","2008-11-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Izin Usaha Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perikanan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2008/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang\r\nNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa\r\nsetiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang\r\npenangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan\r\npemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik\r\nIndonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);\r\nbahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat\r\ndan menunjang penyelengggaraan pemerintahan, pembangunan\r\ndan kemasyarakatan serta dalam rangka meningkatan Pendapatan\r\nAsli Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor\r\n18 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan dan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2003 tentang\r\nRetribusi Izin Usaha Perikanan, perlu ditinjau kembali;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a\r\ndan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin\r\nUsaha Perikanan; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nIzin Usaha Perikanan\r\nyang meliputi\r\nMaksud Dan Tujuan, Perizinan, Jangka Waktu Berlakunya Izin, Kewajiban Dan Larangan, Pencabutan Izin, Jalur Penangkapan Ikan, Retribusi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 62).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 63).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tujuannya adalah memberikan dasar hukum bagi pemberian izin dan penarikan retribusi daerah, menjaga kelestarian sumber daya perikanan, melindungi nelayan dan pembudidaya ikan yang kemampuan usahanya terbatas, memperkuat kemampuan daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan mengolah sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan, mengembalikan pemanfaatan sumber daya ikan agar tercapai pemanfaatan yang optimal tanpa mengganggu kelestariannya, serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas izin usaha perikanan.

Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan usaha perikanan harus mendapatkan izin dari Bupati, yang dituangkan dalam bentuk SIUP dan SIPI untuk penangkapan ikan, serta SIUP untuk pembudidayaan ikan. Izin tidak boleh dipindahtangankan dan diberikan setelah pemohon melunasi retribusi. SIUP penangkapan ikan berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang, SIPI penangkapan ikan berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan SIUP pembudidayaan ikan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. Pemegang SIUP wajib melaporkan perkembangan usahanya setiap tahun. Pemegang izin diwajibkan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI, mengajukan permohonan perubahan atau penggantian izin jika hilang atau rusak, membawa surat izin saat melakukan operasi penangkapan ikan, dan mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang izin dilarang melakukan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan dan menggunakan bahan dan alat tangkap yang dilarang.

Jalur penangkapan ikan di perairan laut daerah ditetapkan 4 mil laut dari air pasang surut pantai. Penggunaan kapal perikanan tertutup bagi kapal perikanan bermesin di atas 10 GT, semua jenis jaring trawl, dan semua jaring yang ukuran matanya kurang dari 25 mm.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.\n2. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau didenda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.\n2. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar Pasal 7 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[93,98],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan","link","",{"_94":99,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY GOVERNMENT
PEMALANG REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 16 OF 2008
CONCERNING
FISHERIES BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

Considering:

that based on the provisions of Article 26 paragraph (2) of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, it is stated that everyone who conducts a fishery business in the fields of fishing, aquaculture, transportation, processing and fish marketing in the fisheries management area of the Republic of Indonesia must have a Fisheries Business License (SIUP);
that in order to improve services to the community and support the implementation of government, development and community affairs, and in order to increase Regional Original Income, the Pemalang Regency Regional Regulation Number 18 of 2003 concerning Fisheries Business Licenses and Pemalang Regency Regional Regulation Number 19 of 2003 concerning Retribution for Fisheries Business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef7ed762-6e9c-4d9a-acb8-2dc4d11e0304","actionData","errors"]