[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef79f166-7d4a-4eed-bfea-0365df1d2f75","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-12-24","effective_date","2011-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Pendanaan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendanaan-pendidikan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendanaan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;\r\nb. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang didukung dengan penyediaaan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan;\r\nc. bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nd. bahwa penyediaan pendanaan pendidikan adalah merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat yang diharapkan harus mampu menjamin terpenuhinya kesempatan mengikuti pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta efisiensi manajemen pendidikan ;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendanaan Pendidikan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur tentang penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, memiliki kekuatan untuk pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendanaan pendidikan di Kabupaten Purbalingga. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadikan urusan pendidikan sebagai urusan wajib pemerintah daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya kesempatan mengikuti pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, serta efisiensi manajemen pendidikan.

Peraturan ini mengatur sumber pendanaan pendidikan yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan dari masyarakat dapat berupa sumbangan, pungutan, dan dana pengembangan institusi. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, termasuk bantuan pemerintah, sumbangan orang tua, dan pungutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat juga dapat memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, termasuk pendiri, sumbangan orang tua, bantuan pemerintah, dan hasil usaha satuan pendidikan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pengelolaan dana pendidikan yang mencakup sistem perencanaan anggaran, mekanisme penggunaan dana, pembukuan dan pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan, serta pertanggungjawaban. Dana pendidikan harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peserta didik yang berprestasi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2011
CONCERNING
EDUCATION FUNDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PURBALINGGA,

\n\n \n \n

Considering:

that in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates the Government of the State of Indonesia to protect all Indonesian people and all Indonesian blood and to promote public welfare and educate the nation's life;
that in order to educate the nation's life, the 1945 Constitution mandates the Government to strive for and organize a national education system supported by the provision of education budget based on the principles of justice, adequacy and sustainability;
that education affairs are mandatory affairs that are the authority of the Regency Government as mandated by Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government;
that the provision of education funding is a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef79f166-7d4a-4eed-bfea-0365df1d2f75","actionData","errors"]