[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef7651c1-f8cf-46d9-bdfd-b03025bc6c13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-12-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Toraja utara","place_of_enactment","Rantepao","theme","PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan dan susunan perangkat daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan\r\nPengendalian Penataan Perangkat Daerah, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan\r\nSusunan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi\r\nSulawesi Selatan; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang\r\nAparatur Sipil Negara; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang\r\nAdministrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun\r\n2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan\r\nPerangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun\r\n2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa\r\ndan Politik. Keseluruhan.Pasal 1 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah; \n Dalam Peraturan Daerah diatur Tentang BAB I\r\nKETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Urusan Pemerintah, Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas; Unit Pelaksana Teknis Badan; Kecamatan, BAB II\r\nASAS. BAB III\r\nPRINSIP PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH\r\nBagian Kesatu Pembentukan. Bagian Kedua\r\nSusunan Perangkat Daerah. BAB V\r\nUNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH. BAB VI\r\nSTAF AHLI BUPATI. BAB VII\r\nPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN\r\nDALAM JABATAN. BAB VIII\r\nKETENTUAN PERALIHAN. BAB IX\r\nKETENTUAN PENUTUP.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4\r\nTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Toraja Utara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, serta mewujudkan penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

\n\n

Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah (Tipe A), Sekretariat DPRD (Tipe B), Inspektorat Daerah (Tipe A), Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. Dinas Daerah terdiri dari berbagai dinas dengan tipe A dan B yang melaksanakan urusan pemerintahan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, ketahanan pangan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, perhubungan, komunikasi dan informatika, penanaman modal, pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, perpustakaan dan kearsipan, pertanian, serta perindustrian dan perdagangan. Badan Daerah terdiri dari badan perencanaan pembangunan, keuangan dan aset daerah, pendapatan daerah, kepegawaian dan pengembangan SDM, serta penanggulangan bencana daerah. Kecamatan terdiri dari 21 kecamatan dengan tipe A.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dapat dibentuk pada Dinas Daerah dan Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Selain itu, diatur pula mengenai Staf Ahli Bupati yang dapat membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya.

","transitional_provisions","1. Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Anggaran penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik dan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n5. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110,113],{"_96":111,"_98":112,"_36":-5},"Perda Kab. Toraja utara No. 4 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350560/perda-kab-toraja-utara-no-4-tahun-2025",{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"Perda Kab. Toraja utara No. 2 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/310492/perda-kab-toraja-utara-no-2-tahun-2024","4f3af94d-a1a6-4743-9fde-680fbde3cefe","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH TORAJA
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF NORTH TORAJA REGENCY
NUMBER 6 OF 2020
ON
FORMATION AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS

REGENT OF NORTH TORAJA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus and Article 21 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 99 of 2018 concerning Development and Control of Structuring Regional Apparatus, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Formation and Composition of Regional Apparatus.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef7651c1-f8cf-46d9-bdfd-b03025bc6c13","actionData","errors"]