[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef722583-dacc-4833-93ac-7a451f00c0a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendepositoan Uang Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-02-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah","place_of_enactment","Pandan","theme","Pendepositoan Uang Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - deposito
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendepositoan Uang Daerah
ABSTRAK:	\n \n Penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk simpanan berjangka (time deposit) dan memperoleh jasa dalam bentuk suku bunga tertentu dan penarikan kembali dana yang telah ditempatkan, hanya dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu yang berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak Lembaga Keuangan sebagai penyimpan dana. \n Dasar hukum Peraturan daerah ini adalah:\r\nUU No. 7 Drt Tahun 1956, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 7 tahun 1992, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 108 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Permendagri No. 4 Tahun 1997, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perdakab Tapanuli Tengah No. 13 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pendepositoan uang daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah, sumber-sumber dana, tata cara sistem pengelolaan, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2012. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati. \n 7 Hlm, Penjelasan 2 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendepositoan uang daerah oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui investasi jangka pendek. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat diperoleh dari penempatan dana pemerintah dalam bentuk deposito.
Penempatan dana dalam bentuk deposito dilakukan oleh Bupati pada Bank Pemerintah, dengan memperhatikan tingkat suku bunga tertinggi. Deposito ini merupakan penerimaan daerah yang ditampung dalam APBD dan dilaporkan oleh Bupati setiap Tahun Anggaran.
Sumber-sumber dana untuk deposito diperoleh dari penerimaan daerah dari PAD dan Non PAD yang untuk sementara belum akan digunakan.
Deposito sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh Bupati jika dana tersebut akan digunakan.
Tata cara dan sistem pengelolaan penerimaan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, namun tidak mengganggu pelaksanaan proyek pembangunan dan belanja rutin.
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Keuangan Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2), diancam dengan pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.- (Lima puluh Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
OF CENTRAL ΤΑΡΑNULI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL TAPANULI REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2012
ABOUT
DEPOSITING REGIONAL FUNDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CENTRAL TAPANULI,

\n\n \n \n

Considering :

Law Number 7 Drt of 1956 concerning the Establishment of
Autonomous Regions of Regencies within the Environment of the
Province of North Sumatra (State Gazette of the Republic
of Indonesia Year 1956 Number 58, Supplement to the State Gazette
of the Republic of Indonesia Number 1092);
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure
Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number
76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number
3209);
Law Number 7 of 1992 concerning Banking
(State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 31,
Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3472),
as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef722583-dacc-4833-93ac-7a451f00c0a2","actionData","errors"]