[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef693c4d-6d8f-413c-ba05-96dc79aa57b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-08-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6c17c709-3ded-4503-86c1-a3bf7f552a4e","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian","short_name","Permenko Perekonomian","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"2a84a664-3aa4-4f69-b3fd-f6e090b8f37f","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kode Etik Sumber Daya Manusia Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kodeetik-barjas-perekonomian
2024
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian NO. 9,
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian TENTANG Kode Etik Sumber Daya Manusia Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
ABSTRAK:	\n \n a. \tbahwa Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan barangj jasa\tsebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)harus bersikap,\t berperilaku, dan bertindak serta melaksanakan\t\tpenerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK;\r\nb. \tbahwa dalam rangka meningkatkan Pengadaan Barangj Jasa yang kredibel perlu upaya untuk meningkatkan\tkualitas penyelenggara pelayanan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah;\r\nc. \tbahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barangj Jasa Pemerin tah yang efektif, efisien, transparan,\tterbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, perlu \tmengatur kode etik SDM pada Unit Kerja Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah;\r\nd. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Lembaga\r\nKebijakan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah Nomor\r\n10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan BarangjJasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu memiliki dan menerapkan kode etik bagi SDM pada Unit Kerja Pengadaan BarangjJasa Pemerin tah;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia pada Unit Kerja Pengadaan BarangjJasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonornian;\r\n \n Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan\tPresiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun\t2020, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 , Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah\t\tNomor 15 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah\tNomor 10 Tahun 2021 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban dan larangan bagi sumber daya manusia UKPBJ, pembentukan majelis kode etik, prosedur penegakan kode etik, sanksi pelanggaran kode etik dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2024. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan kode etik bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa SDM pengadaan barang/jasa bertindak sesuai dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, serta untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan ini mengatur kewajiban dan larangan bagi SDM UKPBJ, pembentukan Majelis Kode Etik, prosedur penegakan kode etik, dan sanksi pelanggaran kode etik. SDM UKPBJ diharapkan untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas, objektivitas, integritas, kehati-hatian, dan akuntabilitas.

","transitional_provisions","sanctions","

Sumber Daya Manusia UKPBJ yang melanggar kode etik dapat dikenai sanksi ringan berupa teguran tertulis.
Sanksi sedang berupa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa selama 3 bulan.
Sanksi berat berupa rekomendasi mutasi dari UKPBJ dan tidak dilibatkan dalam pengadaan barang/jasa selama 12 bulan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2024
ON
CODE OF ETHICS FOR HUMAN RESOURCES IN THE PROCUREMENT WORK UNIT
OF GOODS/SERVICES OF THE COORDINATING MINISTRY
FOR ECONOMIC AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that Human Resources (HR) for procurement of goods/services as State Civil Apparatus (ASN) must behave, act, and implement the application of ASN's core values of BerAKHLAK;
that in order to improve credible Goods/Services Procurement, efforts are needed to improve the quality of Government Goods/Services Procurement service providers;
that in order to implement effective, efficient, transparent, open, competitive, fair, and accountable Government Goods/Services Procurement, it is necessary to regulate the code

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef693c4d-6d8f-413c-ba05-96dc79aa57b2","actionData","errors"]