[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef62a7c6-234d-485a-b1ac-09ef82dcc519","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 10 Tahun 2022","number","10","year","2022","published_date","2022-12-16","effective_date","2022-12-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua","place_of_enactment","Seba","theme","Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

layak-kabupaten-penyelenggaraan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penguatan Kelembagaan; Bab 3. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan media Massa Dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; Bab 4. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan; Bab 5. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Bab 6. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Bab 7. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan Budaya; Bab 8. Klaster Perlindungan Khusus; Bab 9. Pendanaan; Bab 10. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Bab 11. Penghargaan; Bab 12. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2022. \n 43 halaman; 7 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) bertujuan untuk:
\n1. Menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah.
\n2. Menjamin upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
\n3. Mewujudkan ditetapkannya Daerah sebagai KLA yang merupakan bagian dari kontribusi Daerah dalam mendukung Indonesia layak Anak.
\n4. Meningkatkan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan, masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
\n\nRuang lingkup peraturan ini meliputi:
\n1. Penguatan kelembagaan melalui pembentukan Gugus Tugas KLA di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Peraturan ini juga mengatur penyusunan dan pengintegrasian Rencana Aksi Daerah KLA (RAD KLA) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
\n2. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, termasuk fasilitasi pembentukan jaringan media peduli anak dan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI).
\n3. Klaster hak sipil dan kebebasan, yang mencakup pelayanan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), penyediaan Informasi Layak Anak (ILA), serta pembentukan dan penguatan kapasitas Forum Anak.
\n4. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang meliputi pencegahan perkawinan anak, penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak, penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI), dan ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
\n5. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang mencakup persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan status gizi anak, pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 tahun, fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak, rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak, serta ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.
\n6. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, yang mencakup pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal, Sekolah Ramah Anak (SRA), serta ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.
\n7. Klaster perlindungan khusus, yang meliputi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi, anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pencegahan dan pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA, pornografi, dan terinfeksi HIV/AIDS, pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik, pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SABU RAIJUA
THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF SABU RAIJUA REGENCY
NUMBER 10 OF 2022
on
THE IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SABU RAIJUA,

Considering / Whereas:	that to implement the provisions of Article 8 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 25 of 2021 on the Policies of Child-Friendly Regency/City, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Child-Friendly Regency;
Bearing in Mind / Having Regard to:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA; Law Number 52 of 2008 on the Establishment of Sabu Raijua Regency in The Province of East Nusa Tenggara (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 189, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4936); Law Number 23 of 2014 on Regional Government (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef62a7c6-234d-485a-b1ac-09ef82dcc519","actionData","errors"]