[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef4fb750-4cd2-4871-be20-eb2177f5304f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kolaka Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur","place_of_enactment","Tirawuta","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kolaka Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PARTAI POLITIK
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2016/ NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kolaka Timur
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mendukung pendidikan berpolitik bagi partai politik di Daerah, maka perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UUNo. 2 Tahun 2008; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 36 Tahun 2010; Permendagri No. 77 Tahun 2014; Perda Kab. Kolaka Timur No. 1 Tahun 2015 \n Dalam peraturan ini diatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai tata cara pemberian dan penghitungan; tata cara pengajuan; penggunaan; serta laporan pertanggungjawaban; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2016. \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Kolaka Timur. Bantuan ini diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD dengan tujuan mendukung pendidikan politik dan operasional sekretariat partai.

Latar Belakang dan Tujuan:

Bantuan keuangan diberikan untuk mendukung pendidikan berpolitik bagi partai politik di daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi politik, dan membangun karakter bangsa.

Ketentuan Substansial:

Bantuan keuangan diberikan setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Besaran bantuan dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD terakhir. Tata cara penghitungan bantuan keuangan diatur dalam Pasal 6, dengan mempertimbangkan nilai bantuan per suara dan jumlah perolehan suara partai politik.

Dana bantuan keuangan digunakan untuk:

Kegiatan pendidikan politik (maksimal 60%), meliputi peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi politik, pembangunan karakter bangsa, pemahaman mengenai pilar kebangsaan, hak dan kewajiban warga negara, serta pengkaderan anggota partai.
Operasional sekretariat partai politik (minimal 40%), meliputi administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.

Partai politik wajib mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan administrasi seperti SK kepengurusan, NPWP, surat keterangan perolehan kursi, nomor rekening, rencana penggunaan dana, laporan realisasi tahun sebelumnya, dan surat pernyataan kebenaran informasi.

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi. Penyaluran bantuan keuangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","1. Partai Politik yang melanggar ketentuan Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOLAKA TIMUR
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGULATION OF KOLAKA TIMUR REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
ON
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES
IN KOLAKA TIMUR REGENCY

LEGAL AND REGULATION FORMATION DIVISION
SECRETARIAT OF THE KOLAKA TIMUR REGENCY REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
YEAR 2016

REGENT OF KOLAKA TIMUR
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGULATION OF KOLAKA TIMUR REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
ON
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES
IN KOLAKA TIMUR REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA TIMUR,

\n\n \n \n

Whereas :

that in order to support political education for political parties in the region, it is necessary to provide financial assistance to political parties that obtain votes and gain seats in the Regional House of Representatives;
that based on the considerations as referred to in point a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef4fb750-4cd2-4871-be20-eb2177f5304f","actionData","errors"]