[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef44e747-9c30-49f7-b1fa-337def83af07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur","short_title","Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-01-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-MAHAKAM-ULU-PROVINSI-KALIMANTAN-TIMUR
2013
Undang-undang (UU) NO. 2, LN.2013/No. 17, TLN No. 5395, LL SETNEG: 15 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur\r\n
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya dan Kabupaten Kutai Barat pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Barat, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. \n Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 47 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, dan UU No. 8 Tahun 2012. \n Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013. \n - \n - \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Barat, dengan membentuk Kabupaten Mahakam Ulu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pembentukan ini didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, dan luas daerah. Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari lima kecamatan yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Barat. Dengan pembentukan ini, diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan publik. Kabupaten Mahakam Ulu juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah.

","transitional_provisions","

Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Mahakam Ulu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun anggaran berikutnya.
Rancangan Peraturan Bupati Mahakam Ulu dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
Sebelum Bupati Mahakam Ulu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan peraturan daerah, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kutai Barat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Mahakam Ulu.

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2013
ON
THE ESTABLISHMENT OF MAHAKAM ULU REGENCY
IN THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to encourage the development and progress in The Province of East Kalimantan, especially in the Kutai Barat Regency, as well as the aspirations that develop in the community in the border area, it is deemed necessary to improve the implementation of government, development and public services in order to accelerate the realization of community welfare;
that by taking into account the economic capacity, potential of the region, socio-culture, politics, population, area, financial capacity, level of community welfare, control span of government administration, and the increasing burden of tasks and volume of work in the fields of government, development, and community affairs in the Kutai

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef44e747-9c30-49f7-b1fa-337def83af07","actionData","errors"]