[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef3d03c1-d23d-462e-8055-8c3c7628f70d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Depot Air Minum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-02-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Izin Usaha Depot Air Minum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan - usaha
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Depot Air Minum
ABSTRAK:	\n \n Air minum merupakan sumber kehidupan manusia, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menjaga akan ketersediaan air minum dan dari mana perolehannya. Pertumbuhan iklim usaha mikro depot air minum memerlukan peran sinergis antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Keberadaan depot air minum semakin meningkat jumlahnya di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga perlu adanya perlindungan kepada konsumen dalam penggunaan air minum dari usaha depot air minum. Bahwa perizinan usaha skala mikro sasuai dengan ketentuan Lampiran huruf Q terkait pembagian urusan Pemrintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perizinan usaha mikro merupakan kewenangan Pemerintah DaerahBerdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Depot Air Minum. \n Dasar hukum : UU Undang Nomor 3 Tahun 1982; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU 3 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/2004. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Usaha Depot Air Minum, dengan ruang lingkup persyaratan kualitas air, peralatan produksi, higien sanitasi; izin usaha depot air minum; kewajiban dan larangan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; dan sanksi. Setiap DAM wajib menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan memenuhi persyaratan Hygiene Sanitasi dalam pengelolaan air minum. Penyelenggara DAM tidak diperbolehkan mengambil dan atau menggunakan air baku yang belum pernah diperiksakan kualitas airnya secara fisik, kimia dan bekteriologi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Perda ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2017. \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin usaha depot air minum (DAM) di Kabupaten Tanah Bumbu. Latar belakangnya adalah untuk menjamin ketersediaan air minum yang sehat dan aman bagi masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha DAM dan pemerintah daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Persyaratan kualitas air baku dan air minum, peralatan produksi, dan hygiene sanitasi yang harus dipenuhi oleh DAM.
Prosedur perizinan usaha DAM, termasuk persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon. Izin diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kewajiban pemegang izin DAM, seperti memenuhi standar kualitas air, melakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi, serta menjual produk secara langsung kepada konsumen.
Larangan bagi pemegang izin DAM, seperti menjual air minum yang belum bersertifikat laik hygiene sanitasi, mengambil air baku dari jaringan distribusi rumah tangga, dan menyediakan wadah bermerek untuk diisi ulang.
Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian usaha DAM.
Pembinaan dan pengawasan usaha DAM oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan ini bertujuan untuk:

Mengatur penyelenggaraan DAM untuk pemenuhan akses terhadap air minum yang sehat dan aman.
Memberikan perlindungan kepada konsumen DAM.
Memberikan kepastian hukum dalam kegiatan usaha DAM.
Memberikan kepastian hukum kepada aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan usaha DAM.

","transitional_provisions","1. Izin usaha yang telah diterbitkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. DAM yang menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lain tetap dapat menggunakan nama tersebut.\n3. DAM yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah memiliki izin dianggap telah memiliki izin sampai berakhir masa izinnya dan wajib mengajukan izin baru setelahnya.\n4. DAM yang belum memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 17 dapat dikenai sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan dan pembatalan Izin Usaha DAM, pelarangan distribusi air, dan/atau denda administratif.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 27 dan Pasal 28 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 9 OF 2017
ON
BUSINESS LICENSE FOR DRINKING WATER DEPOT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that drinking water is a source of human life, so the Regional Government shall have an obligation to maintain the availability of drinking water and from where it is obtained;
that the growth of the micro-business climate of drinking water depots requires a synergistic role between business actors and the regional government;
that the existence of drinking water depots is increasing in number in Tanah Bumbu Regency so it is necessary to protect consumers in the use of drinking water from drinking water depot businesses;
that micro-scale business licensing is in accordance with the provisions of Appendix letter Q regarding

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef3d03c1-d23d-462e-8055-8c3c7628f70d","actionData","errors"]