[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef3499c4-510e-4743-a2ee-5b8751247284","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2006","number","4","year","2006","published_date","2006-04-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong","place_of_enactment","Parigi","theme","Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PEMANFAATAN KAYU
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2006/No.8 Seri C No. 18, TLD No. 55
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain
ABSTRAK:	\n \n bahwa hasil hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tak terhingga nilainya untuk kepentingan manusia, dalam upaya pengelolaannya tetap memperhatikan kelestarian hutan guna kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang dengan berpedoman pada aspek pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan ;\r\nbahwa penyelengaraan perizinan untuk pengawasan pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain merupakan kewenangan yang menjadi urusan Kabupaten, dapat dipungut retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain. \n UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No.24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2002; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 34 tahun 2002; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; Kepmen Kehutanan No: SK.382/Menhut-II/2004; Perda Kabupaten Parigi Moutong No. 1 Tahun 2004; Perda Kabupaten Parigi Moutong No. 1 Tahun 2004 \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi; golongan retribusi; perizinan; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan dan bagi hasil retribusi; masa retribusi dan saat retribusi terutang; surat pendaftaran; penetapan retribusi; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kedaluwarsa penagihan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2006. \n 15 Halaman, Penjelasan: 4 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) di Kabupaten Parigi Moutong. Latar belakangnya adalah bahwa hasil hutan merupakan anugerah Tuhan yang perlu dikelola secara lestari dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan perizinan pemanfaatan kayu pada APL/KBNK merupakan kewenangan kabupaten yang dapat dipungut retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas pelayanan pemberian izin pemanfaatan kayu pada APL/KBNK. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin tersebut.
Golongan Retribusi: Retribusi IPK digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
Perizinan: Mengatur persyaratan dan prosedur pengajuan IPK, termasuk pemohon yang memenuhi syarat, dokumen yang diperlukan, dan proses persetujuan dari Bupati dan Gubernur.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi: Tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- per hektar.
Wilayah Pemungutan dan Bagi Hasil Retribusi: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, dengan sebagian kecil diperuntukkan bagi desa.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi paling lama 1 tahun, dan saat terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Surat Pendaftaran: Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
Penetapan Retribusi: Retribusi ditetapkan berdasarkan SPdORD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, IPK yang ada dan masih berlaku tidak dikenakan Retribusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PARIGI MOUTONG REGENCY
NUMBER 4 OF 2006
CONCERNING
FEES FOR TIMBER UTILIZATION PERMITS IN OTHER USE AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PARIGI MOUTONG,

Considering:

that forest products are a gift from God Almighty, immeasurable in value for the benefit of mankind, in an effort to manage them while still paying attention to forest sustainability for the benefit of present and future generations by adhering to aspects of sustainable forest management;
that the organization of licensing for the supervision of timber utilization in other use areas is an authority that is the business of the Regency, a fee can be collected as a source of original regional income to finance the administration of government and development of the Parigi Moutong Regency;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Fees for Timber

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef3499c4-510e-4743-a2ee-5b8751247284","actionData","errors"]