[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef2b915c-bd47-40be-823a-8d761462c52f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo Nomor 33 Tahun 2008 tentang PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 33 Tahun 2008","number","33","year","2008","published_date","2008-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bungo","place_of_enactment","Muara Bungo","theme","PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - AIR BAWAH TANAH - AIR PERMUKAAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD>2008/NO.33
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
ABSTRAK:	\n \n Peraturan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air bawah tanah, yang bertujuan agar keberadaan air bahwah tanah sebagai sumber daya air tetap, mendukung dan mengantisipasi tuntutan\r\nperkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;\r\nHak air bahwa tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas fungsi sosial, nilai ekonomi, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keseimbangan, kelestarian, keadilan, kemandirian, transparansi serta akuntabilitas publik, sedangkan teknis pengelolaannya berdasarkan pada wilayah cekungan air bawah tanah; \n UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 23 Tahun 1982; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008. \n Perda ini mnegatur mengenai Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, meliputi: Tujuan dan Ruang Lingkup; Wewenang dan Tanggung Jawab; Kegiatan Pengelolaan; Perizinan; Pengawasan dan Pengendalian; Pengelolaan Data Air Bawah Tanah; Retribusi; Pelanggaran; Penyelidikan; Ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008. \n Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah yang utuh berada di kabupaten diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin; tata cara dan penyetoran; tata cara pembayaran; tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.\r\nKetentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati \n 19 hlm.; Penjelasan 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air bawah tanah yang berkelanjutan dan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah. Pengelolaan air bawah tanah meliputi inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan.

Wewenang dan Tanggung Jawab: Bupati memiliki wewenang menetapkan kebijakan pengelolaan air bawah tanah, pola pengelolaan, inventarisasi, konservasi, pendayagunaan, zona konservasi, serta memberikan izin pengeboran, pengambilan, dan pengusahaan air bawah tanah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan wewenang ini dengan koordinasi bersama instansi lain.

Ketentuan Substansial:

Inventarisasi meliputi pemetaan, penyelidikan, penelitian, dan evaluasi data air bawah tanah.
Konservasi dilakukan untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan air bawah tanah melalui penetapan zona konservasi, perlindungan, pengawetan, pemulihan, dan pengendalian pencemaran.
Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah menjadi dasar pengaturan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
Prioritas peruntukan air bawah tanah adalah untuk air minum, rumah tangga, peternakan, pertanian, industri, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan, dan kepentingan sendiri.
Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah harus memperoleh izin dari Bupati.
Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, meliputi lokasi pengambilan air, teknis konstruksi sumur bor, pembatasan debit, dan pemasangan alat ukur.
Pengelolaan data air bawah tanah dilakukan dengan melaporkan semua data dan informasi kepada pemerintah daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 15, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 27 ayat (1) dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup atau kerusakan kondisi air bawah tanah dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUNGO REGENCY GOVERNMENT

BUNGO REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 33 OF 2008
CONCERNING
MANAGEMENT OF GROUNDWATER AND SURFACE WATER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BUNGO,

Considering:

that groundwater regulations are intended to maintain the sustainability of natural resources and the environment due to groundwater extraction, which aims to ensure that the existence of groundwater as a water resource continues to support and anticipate the demands of sustainable development and is in favor of the interests of the people;
that groundwater rights are water use rights whose management is based on the principles of social function, economic value, public benefit, integration, harmony, balance, sustainability, justice, independence, transparency and public accountability, while the technical management is based on groundwater basin areas;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef2b915c-bd47-40be-823a-8d761462c52f","actionData","errors"]