[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef240b95-5b20-4989-9d9c-abda2806a003","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-02-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mempawah","place_of_enactment","Mempawah","theme","Retribusi Rumah Potong Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.4, TLD NO.4, LL KAB. MEMPAWAH: 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Rumah Potong Hewan merupakan fasilitas pemerintah yang disediakan untuk menjamin keamanan pangan asal hewan dan pemanfaatannya dilakukan dengan baik guna kepentingan Pemerintah Daerah danmasyarakatKabupaten Pontianak\r\n \n PASAL 18 AYAT (6) TAHUN 1945 , UU NO 27 TAHUN 1959 , UU NO 8 TAHUN 1981 , UU NO 32 TAHUN 2004 , UU NO 33 TAHUN 2004 , UU NO 18 TAHUN 2009 , UU NO 25 TAHUN 2009 , UU NO 28 TAHUN 2009 , UU NO 12 TAHUN 2011 , PP NO 58 TAHUN 2005 , PP NO 38 TAHUN 2007 , PEMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 , PERDA NO 1 TAHUN 2010 \n Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum , Retribusi , Cara mengukur tingkat penggunaa jasa , Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi , Struktur dan besarnya tarif retribusi , Peninjauan tarif retribusi , Wilayah pemungutan , Saat retribusi terutang , Pemungutan retribusi , Pembayaran retribus , Pengembalian kelebihan pembayaran , Keringanan dan pembebasan retribusi,Penghapuasan piutang retribusi yang kedaluwarsa , Pemeriksaan retribusi , Ketentuan khusus , Insentif pemungutan , Penyidikan , Ketentuan pidana , Ketentuan penutup\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 12 halaman dan 4 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Nomor 06 Tahun 2003 Seri C Nomor 03).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Pontianak. \n\n Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin keamanan pangan asal hewan dan pemanfaatannya, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperlukan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.\n\nObjek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan jasa rumah potong hewan yang telah memenuhi persyaratan tertentu.\n\nTarif retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan untuk pemotongan sapi, kerbau, babi, kambing, domba, dan ayam. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.\n2. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dalam jabatannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PONTIANAK REGENCY
REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK REGENCY
NUMBER 4 YEAR 2012
ABOUT
ANIMAL SLAUGHTERHOUSE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PONTIANAK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Animal Slaughterhouse is a government facility provided to ensure the safety of animal-derived food and its utilization is carried out properly for the benefit of the Regional Government and the community of Pontianak Regency.
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Pontianak Regency Number 07 of 2000 concerning Animal Slaughterhouse Retribution needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Animal Slaughterhouse Retribution;

In view of :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef240b95-5b20-4989-9d9c-abda2806a003","actionData","errors"]