[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef235302-541b-455a-8e35-ce035878807f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 15 Tahun 2011","number","15","year","2011","published_date","2011-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Nomor 30
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n Menimbang:\r\na. bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian terhadap pendirian/perubahan bangunan di wilayah Kota Pasuruan perlu diatur mengenai izin mendirikan bangunan;\r\nb. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang ini sehingga perlu disempurnakan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. \n Mengingat: UU No. 13/1954; UU No. 5/1960; UU No. 8/1981; UU No. 28/1999; UU No. 28/2002; UU No. 32/2004 jo. UU No. 12/2008; UU No. 26/2007; UU No. 28/2009; UU No. 32/2009; UU No. 12/2011; PP No. 46/1982; PP No. 27/1983 jo. PP No. 58/2010; PP No. 36/2005; PP No. 58/2005; PP No. 79/2005; PP No. 69/2010; Perpres No. 1/2007; Permendagri No. 13/2006 jo. Permendagri No. 21/2011; Permen PU No. 29/PRT/M/2006; Permen PU No. 24/PRT/M/2007; Perda Kota Pasuruan No. 24/2002; Perda Kota Pasuruan No. 03/2005; Perda Kota Pasuruan No. 02/2007 jo. Perda Kota Pasuruan No. 08/2010; Perda Kota Pasuruan No. 09/2008; Perda Kota Pasuruan No. 10/2008. \n Materi Pokok: Prinsip dan Manfaat Pemberian IMB, Tata Cara Perizinan, Pelaksanaan Pembangunan, Penertiban IMB, Pembongkaran Bangunan, Retribusi IMB, Prinsip, dan Sasaran dalam Penerapan Struktur dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saar Retribusi Terutang, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Pengurangan Dan/Atau Keringanan Retribusi, Pemanfaatan, Insentif Pemungutan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Lain-lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut: Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan \n Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur oleh walikota. \n 39 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, tanggal 28 Juli, Nomor 02, Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pasuruan. Latar belakangnya adalah perlunya penataan, penertiban, dan pengendalian pendirian/perubahan bangunan, serta penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta mewujudkan bangunan yang fungsional dan serasi dengan lingkungannya. Pemerintah Kota memanfaatkan IMB untuk pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan.

Ketentuan substansial meliputi kewajiban setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan bangunan untuk mengajukan permohonan IMB kepada Walikota. IMB meliputi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung, baik pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, maupun pelestarian/pemugaran. Peraturan ini juga mengatur persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi dalam permohonan IMB, serta tata cara penghitungan retribusi IMB berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung.

Peraturan ini juga mengatur tentang penertiban IMB, termasuk pemutihan bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK, serta sanksi bagi bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, diatur pula mengenai pembongkaran bangunan yang tidak memiliki IMB atau melanggar ketentuan.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan masih dapat dilakukan penagihan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan (2), serta Pasal 21 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PASURUAN CITY

COPY

REGIONAL REGULATION OF PASURUAN CITY

NUMBER 15 OF 2011

CONCERNING

BUILDING PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PASURUAN,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef235302-541b-455a-8e35-ce035878807f","actionData","errors"]