[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef12fe5d-f57f-4e73-b468-f94beccd4799","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","Penanggulangan Rabies","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan rabies
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Rabies
ABSTRAK:	\n \n 1. Rabies adalah penyakit menular disebabkan oleh virus yang menyeerang susunan saraf pusat pada semua jenis hewan berdarah panas dan pada manusia yang berakhir dengan kematian\r\n2. Provinsi Bengkulu merupakan daerah endemik penyakit rabies yang berdampak pada keberlangsungan hidup dan mengganggu ketentraman masyarakat\r\n3. sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, maka Pemprov Bengkulu perlu mengatur penanggulangan penyakit rabies di Provinsi Bengkulu\r\n4. dengan pertimbangan di atas, maka diperlukan untuk membentuk Perda Provinsi Bengkulu tentang Penanggulangan Rabies\r\n\r\n \n 1.\tUU No. 9 tahun 1967\r\n2.\tUU No. 4 tahun 1984\r\n3.\tUU No. 5 tahun 1990\r\n4.\tUU No. 16 tahun 1992\r\n5.\tUU No. 32 tahun 2004 \r\n6.\tUU No. 24 tahun 2007\r\n7.\tUU No. 18 tahun 2008\r\n8.\tUU No. 12 tahun 2011\r\n9.\tPP No. 20 tahun 1968\r\n10.\tPP No. 17 tahun 1973\r\n11.\tPP No. 40 tahun 1991\r\n12.\tPP No. 82 tahun 2000\r\n13.\tPP No. 38 tahun 2007\r\n14.\tPP No. 95 tahun 2012\r\n15.\tPP No. 47 tahun 2014\r\n16.\tPerpres No. 30 tahun 2011\r\n17.\tPermendagri No. 1 tahun 2014\r\n18.\tPerda Prov. Bengkulu No. 7 tahun 2008\r\n\r\n \n 1.\tRuang lingkup penanggulangan mencakup\r\n•\tPencegahan rabies, (semisal vaksinasi dan regristrasi , sosialisasi, pengendalian, survey, dan pengawasan lintas).\r\n•\tPengaturan dan pemeliharaan serta peredaran HPR (meliputi memerhatikan kesehatan, dan memvaksin hewan mereka)\r\n•\tPemantauan dan pengawasan pelaksanaan program ( mencakup jenis, kegiatannya, dan peredarannya).\r\n2.\tPendanaan bersumber dari APBN, APBD, dan lainnya yang sah.\r\n3.\tAdanya ketegasan hukum, misal sanksi administrasi bagi pelanggar\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies bertujuan untuk menanggulangi penyakit rabies di Provinsi Bengkulu, yang merupakan daerah endemik rabies. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah karena rabies merupakan penyakit menular yang mematikan dan berdampak pada ketentraman masyarakat.

\r\n

Peraturan ini mengatur pencegahan rabies melalui vaksinasi, registrasi HPR, sosialisasi, pengendalian populasi HPR, surveilans, dan pengawasan lalu lintas HPR. Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dalam pencegahan rabies. Pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR mencakup semua jenis HPR yang berinteraksi dengan manusia, kegiatan pemeliharaan, dan peredaran HPR.

\r\n

Pemilik HPR wajib memperhatikan kesehatan hewan, memiliki Kartu Registrasi HPR, memvaksin hewan secara berkala, memelihara hewan di pekarangan rumah, serta mengandangkan atau mengikat hewan agar tidak berkeliaran. Peredaran HPR diatur baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, dengan persyaratan surat keterangan asal, kesehatan hewan, dan vaksinasi. Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan HPR dan Izin Penampungan HPR. Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan tempat transaksi umum, sementara tempat transaksi khusus memerlukan izin.

\r\n

Gubernur melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur. Masyarakat berperan serta dalam penanggulangan rabies dengan memelihara HPR secara baik, mengikuti program vaksinasi, melaporkan korban gigitan HPR, dan mengikuti penyuluhan.

","transitional_provisions","Pasal 20\r\n\r\n(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pemerintahan Daerah melakukan sosialisasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\r\n\r\n(2) Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 19 mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, dan denda administratif.\r\n2. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNOR OF BENGKULU

REGIONAL REGULATION OF BENGKULU PROVINCE
NUMBER 4 OF 2014
CONCERNING
RABIES CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BENGKULU,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that rabies is an infectious disease caused by a virus that attacks the central nervous system in all types of warm-blooded animals and humans, ending in death;
that Bengkulu Province is an endemic area for rabies which has an impact on the survival and disrupts public order;
that according to the provisions of Article 43 Paragraph (2) of Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health, the Provincial Government of Bengkulu needs to regulate the control of rabies in Bengkulu Province;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to form a Regional Regulation of Bengkulu Province concerning Rabies Control;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef12fe5d-f57f-4e73-b468-f94beccd4799","actionData","errors"]