[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef0900a8-5860-4637-9734-e6a1ea749fad","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial","short_title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-03-08","effective_date","2023-03-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3a6a5580-7b6a-419a-b419-bb8b507d66cf","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Perpustakaan Nasional","short_name","Peraturan Perpusnas","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7f13cbad-438f-4b5e-86e3-0b6dc641bcf3","Layanan Perpustakaan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Perpustakaan Nasional RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERPUSTAKAAN - INKLUSI SOSIAL
2023
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 3, BN 2023 (241): 15 halaman, jdih. perpusnas.go.id
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
ABSTRAK:	\n \n Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. \n Dasar Hukum Peraturan Perpustakaan Nasional ini adalah; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2014; Keppres No. 103 Tahun 2011; dan Peraturan Perpusnas No. 4 Tahun 2020. \n Peraturan Perpusnas ini mengatur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bertujuan untuk: a. meningkatkan peran dan fungsi Perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; b. meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan; c. meningkatkan pemanfaatan layanan oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat; d. membangun komitmen dan dukungan Pemangku Kepentingan untuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan e. meningkatkan kemampuan Literasi dalam mendukung pemberdayaan Masyarakat. Ruang lingkup dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini meliputi: a. Program; b. tanggung jawab pemerintah; c. kemitraan dan peran serta Masyarakat; d. tim sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan e. pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023. \n Lampiran File: 15 hlmn. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Perpustakaan Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan pemanfaatan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membangun komitmen dan dukungan pemangku kepentingan untuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan, dan meningkatkan kemampuan literasi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan mengikutsertakan Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Program ini meliputi tahapan seleksi perpustakaan penerima program, sosialisasi program, penetapan dan pembekalan Master Trainer, penetapan dan pelatihan Fasilitator Daerah, pertemuan bersama Pemangku Kepentingan, pertemuan pembelajaran sebaya, monitoring dan evaluasi program, serta publikasi program.

Pemerintah (Perpustakaan Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan) bertanggung jawab untuk melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Tanggung jawab ini mencakup penetapan kebijakan, sosialisasi, advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan, membangun sinergi pemangku kepentingan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menjamin keberlanjutan program.

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, pemerintah membangun kemitraan dengan berbagai pihak dan melibatkan peran serta masyarakat. Kemitraan bertujuan untuk memperoleh dukungan berkelanjutan dan membangun ekosistem yang mendukung transformasi perpustakaan. Peran serta masyarakat mencakup dukungan terhadap program dan partisipasi aktif dalam kegiatan.

Untuk mendukung keberhasilan program, dibentuk tim sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat nasional dan daerah. Tim ini bertugas melakukan identifikasi kebutuhan, sosialisasi, advokasi, dan integrasi program.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2023
ON
TRANSFORMATION OF LIBRARIES BASED ON SOCIAL INCLUSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to promote the general welfare and
to educate the nation as
mandated by the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia, it is necessary to enhance the role and
function of libraries as lifelong learning
centers so as to improve the welfare of the
community;
that to enhance the role and function of
libraries as lifelong learning centers
as referred to in letter a, it is necessary to change
the paradigm of library functions through
the transformation of libraries based on social inclusion;
that to realize the transformation of libraries
based on social inclusion as referred to in
letter b, the National Library as a supervisory agency
needs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef0900a8-5860-4637-9734-e6a1ea749fad","actionData","errors"]