[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eefd1476-9e99-493c-afb5-4ec259b743e2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-02-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n perumahan dan kawasan permukiman merupakan\tsalah satu kebutuhan dasar bagi peningkatan\t\tdan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotabaru,penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman\t\toleh pemerintah daerah dan/atau setiap\torang atau badan hukum adalah untuk menjamin\thak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur,berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah\tberwenang untuk menyusun dan menyempurnakan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\tdalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu\tmenetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan\tPerumahan dan Kawasan Permukiman. \n Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 ;Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor\r\n4 Tahun 1991 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun\r\n2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05\r\nTahun 1991 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19\r\nTahun 2007 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11\r\nTahun 2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11\r\nTahun 2012 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06\r\nTahun 2013 . \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;\r\nPenyelenggaraan\tPerumahan dan Kawasan Permukiman, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;\r\n1.Ketentuan Umum\r\n2.Ruang Lingkup\r\n3.Pembangunan Perumahan\r\n4.Pembangunan Rumah\r\n5.Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum\r\n6.Perumahan Hunian Berimbang\r\n7.Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah Bagi Mbr\r\n8.Pemeliharaan Dan Perbaikan\r\n9.Kawasan Permukiman\r\n10.Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh\r\n11.Penyediaan Tanah\r\n12.Pendanaan Dan Sistem Pembiayaan\r\n13.Jual Beli Dan Kredit Kepemilikan Rumah\r\n14.Hak Dan Kewajiban\r\n15.Peran Masyarakat\r\n16.Larangan\r\n17.Sanksi Administratif\r\n18.Ketentuan Penyidikan\r\n19.Ketentuan Pidana\r\n20.Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 30 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan perumahan yang layak dan terjangkau, serta untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembangunan perumahan, yang meliputi pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta peningkatan kualitas perumahan.
Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan kewajiban bagi pengembang untuk menyediakan minimal 40% lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum, termasuk jalan dan ruang terbuka hijau.
Perumahan hunian berimbang, yang mewajibkan pembangunan perumahan skala besar untuk mewujudkan hunian berimbang antara rumah sederhana, menengah, dan mewah.
Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui berbagai program seperti subsidi, stimulan, insentif perpajakan, dan penyediaan tanah.
Pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta rumah.
Penyelenggaraan kawasan permukiman, yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan keterkaitan lingkungan hunian.
Pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat.
Penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, melalui berbagai mekanisme seperti perolehan hak atas tanah, konsolidasi tanah, dan pemanfaatan tanah barang milik daerah.
Pendanaan dan sistem pembiayaan untuk memastikan ketersediaan dana jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan.
Jual beli dan kredit kepemilikan rumah, yang mengatur sistem perjanjian pendahuluan jual beli dan pembiayaan kepemilikan rumah.
Hak dan kewajiban setiap orang dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, melalui pembentukan forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
Larangan-larangan terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan-peraturan yang telah ada di daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, dan lain-lain.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 06 YEAR 2014
CONCERNING
ORGANIZATION OF HOUSING AND
SETTLEMENT AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering:

that housing and settlement areas are one of the basic needs for improving and equitable welfare of the community in Kotabaru Regency;
that the organization of housing and settlement areas by the regional government and/or every person or legal entity is to guarantee the right of every citizen to occupy, enjoy, and/or own a decent house in a healthy, safe, harmonious, and orderly environment;
that based on the provisions of Article 18 letter b of Law Number 1 Year 2011 concerning Housing and Settlement Areas, the Regional Government is authorized to prepare and improve the Laws and Regulations in the field of housing and settlement areas at the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eefd1476-9e99-493c-afb5-4ec259b743e2","actionData","errors"]