Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, tidak terdapat pasal yang secara eksplisit mencabut atau mengubah peraturan perundang-undangan tertentu. Namun, dalam bagian Menimbang huruf d dan Pasal 300 serta Pasal 304 ayat (2), undang-undang ini secara tidak langsung merujuk pada keberadaan dua undang-undang sebelumnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Meskipun demikian, tidak terdapat klausul pencabutan atau perubahan yang tegas terhadap kedua peraturan tersebut dalam batang tubuh Undang-Undang ini. Oleh karena itu, secara formal:

Peraturan ini mencabut:

(-)

Peraturan ini mengubah:

(-)

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dibentuk untuk menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar belakang pembentukannya mencakup kebutuhan untuk memperbaiki pengaturan di bidang ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan materi. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memberikan pertimbangan agar pembentuk undang-undang menata ulang materi pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri. Tujuan undang-undang ini adalah memberikan kepastian dan pelindungan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berkeahlian, tangguh, adaptif, inovatif, dan kompeten, serta menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi.

Ketentuan Substansial

Undang-undang ini mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan tenaga kerja, pengawasan, dan pembinaan. Dibentuk lembaga baru, yaitu Lembaga Produktivitas Nasional sebagai jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, serta lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dialihkan dari pemerintah daerah provinsi ke pemerintah pusat dalam jangka waktu tertentu.

Ruang lingkup yang diatur meliputi perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pelindungan, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban perizinan berusaha bagi lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta, kewajiban pendaftaran bagi lembaga pelatihan kerja pemerintah dan perusahaan, kewajiban pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, kewajiban pelaporan lowongan pekerjaan, kewajiban penerapan SMK3 bagi perusahaan dengan minimal 100 pekerja atau risiko tinggi, kewajiban membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan dengan minimal 10 pekerja, kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon, serta kewajiban mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial. Persyaratan khusus bagi badan hukum meliputi kewajiban berbentuk perseroan terbatas bagi perusahaan alih daya dan anak perusahaan BUMN di sektor pertambangan, serta kewajiban modal dan perizinan berusaha bagi lembaga pelatihan kerja swasta dengan penyertaan modal asing.

1. Gugatan perselisihan Hubungan Industrial yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial sebelum berlakunya Undang-Undang ini, penyelesaian materi gugatannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Perizinan dan penyelenggaraan Pemagangan di luar wilayah Indonesia tetap dilaksanakan oleh Kementerian terhitung 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
3. Pengawasan Ketenagakerjaan oleh pengawas Ketenagakerjaan pada Pemerintah Daerah provinsi tetap dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
4. Seluruh pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Pemerintah Daerah provinsi wajib dialihkan menjadi aparatur sipil negara pada Kementerian paling lama 2 (dua) tahun; Pemerintah Daerah wajib memastikan pengawas Ketenagakerjaan tetap berada pada unit kerja yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan; dan peralihan Pengawasan Ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah provinsi ke Pemerintah Pusat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
5. Proses pemeriksaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang sedang dilaksanakan oleh pengawas Ketenagakerjaan dan belum diterbitkan nota pemeriksaan sebelum Undang-Undang ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.
6. Proses penanganan perkara tindak pidana Ketenagakerjaan yang sudah masuk dalam proses penyidikan diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
7. Pengaturan mengenai lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai diundangkan.
8. Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh alih daya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
9. Perjanjian alih daya yang telah disepakati sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian alih daya.
10. Panitia pembina K3 yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku disebut sebagai komite K3 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
11. Perusahaan milik negara atau swasta di sektor pertambangan dan/atau perminyakan yang menggunakan alih daya untuk jasa penunjang di bidang pertambangan dan/atau perminyakan dan belum memiliki anak Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dapat menggunakan Perusahaan alih daya yang sedang berjalan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

1. Pelanggaran terhadap berbagai ketentuan administratif dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, penghentian sementara alat produksi, pencabutan perizinan berusaha, atau pembatalan tanda daftar.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 268 sampai dengan Pasal 296 dikenai sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda dengan kategori I sampai dengan kategori VIII, termasuk bagi korporasi.
3. Sanksi pidana tidak menghilangkan kewajiban Pemberi Kerja membayar hak dan/atau ganti kerugian kepada Tenaga Kerja atau Pekerja/Buruh.