[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eed37106-d4b4-49d4-b78c-7dd5de878ce6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 14 Tahun 2008","number","14","year","2008","published_date","2008-06-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas","place_of_enactment","Muara Beliti","theme","Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN-LEMBAGA-KEMASYARAKATAN-DESA
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2008/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 PP No. 72 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pembentukan; maksud dan tujuan; tugas, fungsi, dan kewajiban; kepengurusan dan keanggotaan; tata kerja; hubungan kerja; serta pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2000 Nomor 19 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran serta dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan sesuai kebutuhan setempat.

Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, meliputi penyusunan rencana pembangunan aspiratif, pelaksanaan pembangunan partisipatif, pengembangan partisipasi masyarakat, dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat. Fungsi lembaga ini mencakup penampungan aspirasi, penanaman rasa persatuan, peningkatan pelayanan pemerintah, penyusunan rencana pembangunan partisipatif, penggerak prakarsa masyarakat, pemberdayaan keluarga, dan pemberdayaan hak politik masyarakat. Lembaga kemasyarakatan memiliki kewajiban memegang teguh Pancasila, menjalin kemitraan, mentaati peraturan, menjaga etika bermasyarakat, dan membantu Kepala Desa dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian. Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Provinsi, bantuan pemerintah, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","1. Lembaga kemasyarakatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya.\n2. Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berangsur-angsur harus menyesuaikan pembentukannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 14 YEAR 2008
CONCERNING
FORMATION OF COMMUNITY INSTITUTIONS IN VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI RAWAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 97 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2005 concerning Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2005 Number 158, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4587), it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Formation of Community Institutions in Villages.

In view of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Second Level Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 73,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eed37106-d4b4-49d4-b78c-7dd5de878ce6","actionData","errors"]