[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eecfd92e-7f33-4cce-be35-cbebfc576a33","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-05-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya","place_of_enactment","Tiakur","theme","Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MINUMAN BERALKOHOL - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/NO.3, TLD.2022, LL SETDA KAB. MBD : 13 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:	\n \n Bahwa peredaran minuman beralkohol di masyarakat secara bebas dapat menjadi salah satu faktor penyebab\r\ntindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredarannya. Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol maka perlu diatur dalam peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang\tNomor 7 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n Penjelasan 5 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341;","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan kepastian hukum dalam pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, serta melarang produksi, pengedaran, penyimpanan, penjualan, dan konsumsi minuman oplosan.

\n\n

Peraturan ini mengatur jenis dan klasifikasi minuman beralkohol, yang meliputi produksi dalam negeri, impor, dan tradisional, serta klasifikasi berdasarkan kadar alkohol (Golongan A, B, dan C). Perizinan diatur, mewajibkan SIUP-MB bagi penjual langsung atau pengecer golongan B dan C, dengan sanksi administratif jika tidak memiliki izin. Bupati melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan. Perizinan MBT juga diatur, mewajibkan izin dari Bupati untuk produksi dan/atau penampungan MBT.

\n\n

Pengendalian minuman beralkohol mencakup pengadaan (produksi, impor, produksi MBT), peredaran (izin edar, pelabelan, pita cukai), dan penjualan (sistem penjualan, tempat penjualan yang diizinkan). Peraturan ini melarang penjualan kepada konsumen di bawah 21 tahun dan mengatur penyimpanan minuman beralkohol. Pengecer dan penjual langsung wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan secara triwulanan.

\n\n

Pengawasan dilakukan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, dengan pembentukan tim terpadu oleh Bupati. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol. Terdapat larangan memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi minuman beralkohol tertentu, kecuali untuk kepentingan terbatas (adat, penelitian, farmasi, tempat yang diizinkan).

","transitional_provisions","1. Izin penjualan Minuman Beralkohol yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.","sanctions","1. Perusahaan yang tidak memiliki SIUP-MB dalam memperdagangkan Minuman Beralkohol dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian kegiatan usaha, dan penutupan usaha.\n2. Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang mengalami perubahan data dan/atau informasi dan tidak menggantikan SIUP-MB dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian kegiatan usaha, pencabutan izin, dan penutupan usaha.\n3. Perusahaan yang tidak memiliki izin dalam memproduksi dan/atau menampung MBT dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian kegiatan usaha, dan penutupan usaha.\n4. Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian kegiatan, pencabutan izin, dan penutupan usaha.\n5. Perusahaan yang tidak melakukan penyimpanan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor pada tempat yang terpisah dengan barang lain dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pemberhentian kegiatan.\n6. Penjual langsung dan/atau Pengecer yang tidak menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan pemberhentian kegiatan.\n7. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan Berusaha di bidang perdagangan dikenakan Sanksi Pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTHWEST MALUKU
THE PROVINCE OF MALUKU
REGIONAL REGULATION OF SOUTHWEST MALUKU REGENCY
NUMBER 3 OF 2022
ON
CONTROL AND SUPERVISION OF ALCOHOLIC BEVERAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTHWEST MALUKU,

Considering / Whereas :

that the free circulation of alcoholic beverages in the community can be a factor causing violence and crime, so it is necessary to supervise and control its circulation;
that the regional government is obliged to provide protection, maintain order and public peace from the adverse effects of alcoholic beverage abuse;
that to provide legal certainty for the parties in the implementation of supervision and control of alcoholic beverages, it needs to be regulated in regional regulations;
that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages;

Bea

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eecfd92e-7f33-4cce-be35-cbebfc576a33","actionData","errors"]