[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eeb2eadb-3e1e-4c80-855d-c7a8d5d2625e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-16","effective_date","2025-01-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN - TATA KERJA - ORGANISASI
2025
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 1, BN.2025 (34)/103 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
ABSTRAK:	\n \n a. Untuk mewujudkan penguatan tata kelola organisasi Kementerian\r\nPerindustrian untuk mendukung peningkatan ekonomi nasional, perlu\r\nmelakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian\r\nPerindustrian, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian\r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.\r\nb. bahwa penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian sebagaimana dimkasud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Perpres 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; \n Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 140 Tahun 2024, Perpres No. 167 Tahun 2024. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Industri Argo, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Inspektorat Jenderal, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Staf Ahli, Pusat Data dan Informasi, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Industri Halal, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Unit Pelaksana Teknis, Tata Kerja, Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengelolaan Sumber Daya dan Pendanaan, penataan organisasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian \n 103 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penataan ini telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024. Kementerian Perindustrian bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri, yang dapat dibantu oleh Wakil Menteri. Kementerian ini memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, termasuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan industri. Struktur organisasi Kementerian mencakup berbagai direktorat jenderal dan badan yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik, seperti pengembangan sumber daya manusia industri, standardisasi industri, dan pengawasan kegiatan industri.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permenperin No. 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/254548/permenperin-no-8-tahun-2023","abf3d1c5-a0e4-466d-8bcc-d16cde2ea380","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF THE MINISTRY OF INDUSTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the strengthening of the organizational governance of the Ministry of Industry to support the increase in national economic growth, it is necessary to reorganize the organization and work procedures of the Ministry of Industry;
that the reorganization of the organization and work procedures of the Ministry of Industry as referred to in letter a has received written approval from the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform;
that based on the considerations as referred to in letters a and b and to implement the provisions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eeb2eadb-3e1e-4c80-855d-c7a8d5d2625e","actionData","errors"]