[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eeac3f70-9bd9-4169-898d-193af687c7b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Perumahan dan Kawasan Perdagangan dan Jasa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungpinang","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Perumahan dan Kawasan Perdagangan dan Jasa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pada perumahan dan kawasan perdagangan dan jasa - penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2022/No.61, TLD No.29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Perumahan dan Kawasan Perdagangan dan Jasa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang aman\r\ndan sehat, setiap perumahan dan kawasan perdagangan\r\ndan jasa di daerah perlu didukung oleh prasarana, sarana\r\ndan utilitas yang menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan\r\nmasyarakat. Sebagian besar Pengembang perumahan dan\r\nkawasan perdagangan dan jasa di daerah belum memenuhi\r\nkewajiban dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas\r\nbagi masyarakat dan serah terima kepada Pemerintah\r\nDaerah. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam\r\npenyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas\r\npada perumahan dan Kawasan perdagangan dan jasa\r\ndiperlukan suatu pengaturan. Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 dan Pasal\r\n26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009\r\ntentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan\r\nUtilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah serta\r\nmemberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan\r\nutilitas perumahan dan Kawasan perdagangan dan jasa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan\r\nPenyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada\r\nPerumahan dan Kawasan Perdagangan dan Jasa. \n UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.5 Tahun 2001; UU No.28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2020; UU No.38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2020; PP No.2 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.88 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.12 Tahun 2021; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PP No.64 Tahun 2016; PP No.22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No.14 Tahun 2021; PP No.16 Tahun 2021; PP No.21 Tahun 2021; Permen PUPR No.34/PERMEN/M/2006; Permen PU No.05/PRT/M/2008; Permen PUPR No.11 Tahun 2008; Permendagri No.9 Tahun 2009; Permen PUPR No.10 Tahun 2012; Permen PU No.3/PRT/M/2013 Tahun 2013; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2020 \n Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang ini diatur tentang Penyediaan dan\r\nPenyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada\r\nPerumahan dan Kawasan Perdagangan dan Jasa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-) ","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada perumahan dan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Tanjungpinang. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan PSU yang memadai dan berkualitas, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU, mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat, serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan PSU bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Kriteria Perumahan**: Perumahan terdiri atas perumahan tidak bersusun dan rumah susun, dengan persyaratan yang berbeda untuk masing-masing jenis.\n2. **Kewajiban Pengembang Perumahan**: Pengembang wajib menyediakan PSU, termasuk jaringan jalan, drainase, tempat pembuangan sampah, TPU, ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum, dan lainnya. Luasan dan jenis PSU yang wajib disediakan berbeda antara perumahan tidak bersusun dan rumah susun.\n3. **Kawasan Perdagangan dan Jasa**: Kawasan perdagangan dan jasa yang dapat diserahkan berupa pusat bisnis dengan luas minimal 10 hektar, dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas tertentu.\n4. **Penyediaan PSU**: Pengembang wajib membangun dan/atau menyediakan PSU sesuai dengan Rencana Tapak (Site Plan) yang telah disahkan, dengan persyaratan teknis yang diatur lebih lanjut.\n5. **Tim Verifikasi PSU**: Dibentuk Tim Verifikasi PSU untuk memproses penyerahan PSU dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.\n6. **Penyerahan PSU**: Penyerahan PSU meliputi penyerahan kompensasi TPU, penyerahan administrasi, dan penyerahan fisik. PSU yang diserahkan menjadi BMD dan dicatat dalam Daftar BMD.\n7. **Pemeliharaan dan Pemanfaatan PSU**: Pemeliharaan PSU sebelum diserahkan menjadi tanggung jawab Pengembang, dan setelah diserahkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemanfaatan PSU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n8. **Pengawasan dan Pengendalian**: Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban Pengembang dalam penyediaan dan penyerahan PSU.\n9. **Peran Serta Masyarakat**: Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan PSU.","transitional_provisions","1. Kewajiban penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas selain penyediaan TPU oleh Pengembang perumahan dan Kawasan Perdagangan dan Jasa yang telah ditetapkan, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Rencana Tapak/(Site Plan) PBG atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Pengembang, dengan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Kewajiban penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Kawasan Perumahan berupa penyediaan TPU dengan luas sekurang-kurangnya 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan sebagaimana tercantum dalam Rencana Tapak/(Site Plan) oleh Pengembang tidak diberlakukan.\n3. Dalam hal Pengembang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dikarenakan Pengembang perumahan telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengembang membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dimaksud.","sanctions","1. Setiap Pengembang yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di Kawasan Perumahan dan Kawasan perdagangan dan Jasa dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pengumuman kepada media massa, dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list).\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 42 dapat dikenai sanksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TANJUNGPINANG
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANJUNGPINANG CITY
NUMBER 7 OF 2022
CONCERNING
PROVISION AND SUBMISSION OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES, AND UTILITIES FOR
HOUSING AND TRADE AND SERVICE AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF TANJUNGPINANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to create a safe and healthy environment, every housing and trade and service area in the region needs to be supported by infrastructure, facilities and utilities that support the functions and activities of the community;
that most of the Developers of housing and trade and service areas in the region have not fulfilled their obligations in providing infrastructure, facilities and utilities for the community and handover to the Regional Government;
that in order to provide legal certainty in the provision and submission of infrastructure, facilities and utilities in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eeac3f70-9bd9-4169-898d-193af687c7b5","actionData","errors"]