[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee959e35-0884-484b-883f-413e5c504ca5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-06-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Laut","place_of_enactment","Pelaihari","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa - Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2021/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dan kebutuhan keadaan di Desa serta hasil evaluasi\r\npelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang. penyebaran Corona Virus\r\nDisease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah, dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut. berdasarkan ketentuan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan\r\nKepala Desa, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan\r\nperubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor\r\n7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. \n Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun\r\n2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 45 Tahun 2017; PP Nomor 17 Tahun 2018; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014; Permendagri Nomor 82 Tahun 2015; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019. \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa diubah yaitu Ketentuan Pasal 1 terkait Ketentuan Umum angka 24 diubah, diantara ketentuan angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 35a dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 37 dan angka 38 ; Ketentuan Pasal 6 tentang Sub Kepanitiaan diubah; Ketentuan Pasal 9 tentang Panitia Pemilihan diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10); Ketentuan Pasal 13 tentang Pemilih dan syaratnya diubah; Ketentuan Pasal 14 tentang Data penduduk Desa diubah dan diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 14B; Ketentuan Pasal 24 tentang pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diubah dan diantara ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal\r\nyakni Pasal 24A tentang jangka waktu Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon \r\nKepala Desa; Ketentuan Pasal 25 tentang syarat Calon Kepala Desa diubah dan diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal yakni\r\nPasal 25A dan Pasal 25B; Ketentuan Pasal 31 tentang Penetapan Calon Kepala Desa ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ketentuan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1\r\n(satu) ayat yakni ayat (3a); Diantara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A; ketentuan Pasal 32 terkait Jangka waktu Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa diubah; Ketentuan Pasal 36 terkait kampanye ditambahkan 2 (dua) ayat yakni\r\nayat (4) dan ayat (5); Ketentuan Pasal 39 terkait jadwal kampanye ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 48 ayat (9) terkait Sarana dan prasarana TPS huruf f diubah; Ketentuan Pasal 69 terkait Gangguan diubah; Diantara ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 \r\ndisisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 69A dan Pasal\r\n69B; Ketentuan Pasal 78 terkait Pelantikan diubah; Ketentuan Pasal 82 diubah; Ketentuan Bab IV diubah; Ketentuan Bab IV ditambahkan 2 (dua) bagian \r\nyakni Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan\r\ndiantara ketentuan Pasal 85 dan Pasal 86\r\ndisisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 85A dan Pasal\r\n85B; Ketentuan Pasal 86 terkait Dugaan pelanggaran ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 87 terkait tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran diubah; Ketentuan Pasal 105 ayat (3) diubah; Di antara Pasal 107 dan 108 disisipkan 1 (satu) \r\npasal yakni Pasal 107A; Ketentuan BAB XI dan Pasal 109 diubah; Diantara ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 111A. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021. \n Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa \n 49 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 37)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. Perubahan ini meliputi penyesuaian dengan kebijakan pemerintah, kebutuhan keadaan di desa, hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan kondisi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan peraturan dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan di desa, serta untuk mengatasi dampak penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Ketentuan Substansial:

Definisi:\n - Penambahan definisi Sub Kepanitiaan, APBD, Pendaftaran Pemilih, dan Sosialisasi.
Panitia Pemilihan Kabupaten:\n - Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Sub Kepanitiaan yang berkedudukan di Kecamatan.\n - Sub Kepanitiaan bertugas mengawasi dan memastikan tahapan pemilihan kepala desa, melakukan sosialisasi protokol kesehatan, dan melaporkan hasil pengawasan.
Panitia Pemilihan Desa:\n - Penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Desa jika jumlah TPS lebih dari satu.\n - Sekretaris Panitia Pemilihan Desa bertugas melaksanakan tugas kebendaharaan.
Pemilih:\n - Pemilih harus terdaftar dan memenuhi syarat usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, tidak terganggu jiwa, tidak dicabut hak pilihnya, dan berdomisili di desa paling singkat 6 bulan.
Daftar Pemilih:\n - Panitia Pemilihan menyusun DPS berdasarkan data penduduk desa terbaru.\n - Panitia Pemilihan memutakhirkan DPS berdasarkan data penduduk desa yang memenuhi syarat usia, status perkawinan, kematian, pindah domisili, atau belum terdaftar.
Bakal Calon Kepala Desa:\n - Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diselenggarakan dalam jangka waktu 9 hari.
Persyaratan Calon Kepala Desa:\n - Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan tambahan, termasuk tidak memiliki temuan atas hasil pengelolaan keuangan desa jika pernah menjabat sebagai Kepala Desa.
Penelitian Berkas Persyaratan:\n - Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
Penetapan Calon Kepala Desa:\n - Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.\n - Panitia Pemilihan mengumumkan penetapan Calon Kepala Desa melalui media massa, media sosial, dan/atau papan pengumuman.
Kampanye:\n - Calon Kepala Desa melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.\n - Panitia pemilihan melakukan sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa kepada masyarakat sebelum pelaksanaan kampanye.
Pemungutan Suara:\n - TPS dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk tempat duduk pemilih, Calon Kepala Desa dan/atau saksi Calon Kepala Desa dan Sub Kepanitiaan.
Gangguan Pemungutan Suara:\n - Dalam hal terdapat gangguan pada pemungutan suara dan/atau penghitungan suara, pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara ditetapkan pada hari dan tanggal lain, batal, atau pada gelombang berikutnya.
Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih:\n - Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilakukan secara terpusat atau secara daring.
Anggota BPD:\n - Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
Penjabat Kepala Desa:\n - Calon Kepala Desa dari Penjabat Kepala Desa mengundurkan diri pada saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
TNI dan POLRI:\n - Calon Kepala Desa dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus mendapatkan izin tertulis dari Instansi yang berwenang.
Pelanggaran:\n - Dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Sub Kepanitiaan.
Keamanan:\n - Keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Larangan:\n - Bakal Calon Kepala Desa dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu kepada panitia pemilihan.
Pendanaan:\n - Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan/atau APBD Perubahan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 6 OF 2021

REGENT OF TANAH LAUT
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 6 OF 2021
TENTANG
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
TANAH LAUT REGENCY NUMBER 7 OF 2019
ON VILLAGE HEAD ELECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH LAUT,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional Regulation Number 7 of 2019 on Village Head Election needs to be adjusted to the Government's policy and the needs of the situation in the Village as well as the evaluation results of the implementation of the Village Head Election in stages;
that the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) with a rapid number of transmissions, spreading across regions, and impacting the economic, social, cultural, security, and welfare aspects of the community in the Tanah Laut Regency area;
that based on the provisions of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee959e35-0884-484b-883f-413e5c504ca5","actionData","errors"]