[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee85267f-7eec-4be7-99c4-6f7c81859ace","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Hubungan Lembaga Desa dengan Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonogiri","place_of_enactment","Wonogiri","theme","Hubungan Lembaga Desa dengan Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2013/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Hubungan Lembaga Desa dengan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa hubungan sinergis antara lembaga-lembaga desa dengan Pemerintahan Desa sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik; bahwa komitmen untuk memfasilitasi lembaga-lembaga desa sebagai wahana partisipasi masyarakat perlu dilakukan oleh Pemerintahan Desa; bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan perdoman secara jelas mengenai hubungan lembaga-lembaga desa dengan Pemerintahan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hubungan Lembaga Desa Dengan Pemerintahan Desa. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2012. \n Peraturan ini memuat mengenai lembaga desa, keterkaitan serta evaluasi hal-hal lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2013. \n 16 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 64)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 73)\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 75)\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 79)\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 81)\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 107).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2013 ini mengatur hubungan antara lembaga desa dengan pemerintahan desa. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik melalui hubungan sinergis antara lembaga-lembaga desa dan pemerintahan desa, serta untuk memfasilitasi lembaga-lembaga desa sebagai wahana partisipasi masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan kejelasan hubungan antara lembaga-lembaga desa dengan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan komitmen pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup prinsip-prinsip hubungan antara lembaga desa dan pemerintahan desa, seperti partisipasi, transparansi, non-diskriminasi, kebersamaan, kesetaraan, keseimbangan hak dan kewajiban, kemandirian, penghormatan, dan kepatuhan terhadap hukum. Ruang lingkup hubungan meliputi penyusunan Raperdes, RPJMDesa dan RKPDesa, RAPBDesa, penyampaian LKPJ Kepala Desa, serta pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga desa terdiri dari lembaga kemasyarakatan (LPM, RW/RT, TP PKK, Karang Taruna, dll.) dan lembaga ekonomi desa (BUM Desa, dll.). Peraturan ini juga mengatur mekanisme pemberian masukan dari masyarakat melalui lembaga-lembaga desa dalam penyusunan Raperdes dan RAPBDesa, serta partisipasi lembaga desa dalam Musrenbangdes untuk penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Selain itu, diatur pula mengenai undangan kepada pimpinan lembaga desa dalam rapat pleno/paripurna penyampaian LKPJ Kepala Desa dan rapat koordinasi/musyawarah untuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WONOGIRI REGENT
WONOGIRI REGIONAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2013
CONCERNING
RELATIONSHIP OF VILLAGE INSTITUTIONS WITH VILLAGE GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

WONOGIRI REGENT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that a synergistic relationship between village institutions and the Village Government is essential in order to realize good village governance;
that a commitment to facilitate village institutions as a means of public participation needs to be carried out by the Village Government;
that existing laws and regulations have not provided clear guidance regarding the relationship between village institutions and the Village Government;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Relationship of Village Institutions with the Village Government.

In View of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee85267f-7eec-4be7-99c4-6f7c81859ace","actionData","errors"]