[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee74e7b6-f199-485c-a054-f83fcf52b6dd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2008","number","06","year","2008","published_date","2008-05-19","effective_date","2008-05-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bener Meriah","place_of_enactment","Simpang Tiga Redelong","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan keuangan daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, BD.2008/No.42
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menerbitkan Qanun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bener Meriah. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 12 Tahun 1985; Undang-Undang No. 18 Tahun 1997; Undang-Undang No. 21 Tahun 1997; Undang-Undang No.28 Tahun 1997; Undang-Undang No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No.41 Tahun 2003; Undang-Undang No.1 Tahun 2004; Undang-Undang No.10 Tahun 2004; Undang-Undang No.15 Tahun 2004; Undang-Undang No.25 Tahun 2004; Undang-Undang No.32 Tahun 2004; Undang-Undang No.33 Tahun 2004; Undang-Undang No.11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006; Qanun Aceh No.3 Tahun 2007. \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; asas umum dan struktur APBK; penyusunan rencana APBK; penetapan APBK; pelaksanaan APBK; laporan realisasi semester pertama APBK dan Perubahan APBK; penatausahaan keuangan daerah; pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBK; kekayaan dan kewajiban; pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; penyelesaian kerugian daerah; pengelolaan keuangan BLUD; pengaturan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2008. \n 41 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Latar belakangnya adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang perlu dikelola secara efektif dan efisien.

Tujuan dari Qanun ini adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Qanun ini mencakup berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Perencanaan dan Penganggaran: Proses penyusunan APBK harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memperjelas tanggung jawab antara eksekutif dan DPRK. Dokumen RKA-SKPD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, dan kolerasi antara anggaran dan manfaat yang ingin dicapai. APBK harus menjamin disiplin dalam pengambilan keputusan terkait pendapatan dan belanja daerah, dengan mengacu pada aturan dan pedoman yang berlaku.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah: Bupati memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemisahan wewenang dan tanggung jawab ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah: Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan diperiksa oleh BPK sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRK.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

\n

EXPLANATION
ON
THE DRAFT QANUN OF BENER MERIAH REGENCY
NUMBER: YEAR 2008
ABOUT
BASIC PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT
BENER MERIAH REGENCY

A. General

In order to implement the Authority of the Regional Government as stipulated in Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, followed by financial considerations between the Central Government and Regional Governments as regulated in Law Number 33 of 2004 concerning the Balance of Finance between the Central Government and Regional Governments, rights and obligations of the Region arise that can be valued in money, so it is necessary to manage them in a Regional Finance Management system. The Regional Finance Management as intended is a sub-system of the State Finance Management system and is a key element in the implementation of Regional Government.

In addition to the two laws above, there are several laws and regulations that serve as a reference

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee74e7b6-f199-485c-a054-f83fcf52b6dd","actionData","errors"]