[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee6c55df-c562-4de9-aef8-aa78e65e2c02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2017 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN DIWEK TAHUN 2017-2037","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2017","number","14","year","2017","published_date","2017-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jombang","place_of_enactment","Jombang","theme","RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN DIWEK TAHUN 2017-2037","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA RUANG
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD NOMOR 14/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN DIWEK TAHUN 2017-2037
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Bagian Wilayah Perkotaan Diwek dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, maka perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;\r\nb. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/ atau dunia usaha;\r\nc. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Peraturan Zonasi; dan\r\n\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Diwek Tahun\r\n2017-2037.\r\n \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E); \n Peraturan ini berisi tentang;\r\n1. ketentuan umum;\r\n2. Kedudukan, Fungsi, Manfaat dan Masa Berlaku;\r\n3. Asas, Sasaran dan ruang lingkup;\r\n4. Tujuan, prinsip, kebijakan dan strategi penataan ruang BWP Diwek;\r\n5. Rencana Pola Ruang;\r\n6. Zona RTH;\r\n7. Rencana Jaringan Prasarana;\r\n8. Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan;\r\n9. Peraturan Zonasi;\r\n10. Ketentuan Perizinan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017. \n 73 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 16/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 15/E)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Diwek Tahun 2017-2037 bertujuan untuk mewujudkan BWP Diwek sebagai wilayah tujuan wisata religi skala nasional dan wilayah pendidikan berbasis agama yang didukung oleh kegiatan perdagangan, jasa, industri, dan pertanian berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup penataan kawasan sekitar Makam KH. Wachid Hasyim dan KH. Abdurrahman Wahid, zona pendidikan, kegiatan perdagangan dan jasa, zona industri, jaringan irigasi, sistem transportasi, dan pengendalian penggunaan air tanah.\n\nKetentuan substansial meliputi pembagian wilayah menjadi tiga Sub BWP dan enam belas blok, dengan zona lindung (perlindungan setempat, RTH, cagar budaya, rawan bencana) dan zona budidaya (perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, industri, peruntukan lainnya). Peraturan ini juga mengatur rencana jaringan prasarana yang meliputi jaringan pergerakan, energi/kelistrikan, telekomunikasi, air minum, drainase, air limbah, dan prasarana lainnya. Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban memiliki izin pemanfaatan ruang dan mematuhi ketentuan yang berlaku.","transitional_provisions","1. Semua rencana rinci di bawah RDTR yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.\n3. Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.\n4. Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.","sanctions","1. Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, dan/atau pembongkaran bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JOMBANG
PROVINCE OF EAST JAVA

JOMBANG REGENCY REGULATION
NUMBER 14 OF 2017
CONCERNING
DETAILED SPATIAL PLAN AND ZONING REGULATIONS FOR THE
DIWEK URBAN AREA IN 2017-2037

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF JOMBANG,

\n\n \n \n

Considering:

that to direct development in the Diwek Urban Area by utilizing road traffic space in a productive, effective, harmonious, balanced, and sustainable manner in order to improve community welfare and defense security, it is necessary to prepare a Detailed Spatial Plan and Zoning Regulations;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and communities, the spatial plan is a direction for development investment locations carried out by the government, community, and/or business world;
that with the enactment of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, the strategies and policy directions

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee6c55df-c562-4de9-aef8-aa78e65e2c02","actionData","errors"]