[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee641ddf-a2da-4ce7-bd3f-631d895f6f07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-09-15","effective_date","2014-11-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8, TLD NO.8, LL KAB. KAPUAS HULU: 14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n Bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan hukum terutama untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun. 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.32 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2012, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2003, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.31 Tahun 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.20 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas dan Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Syarat dan Pengangkatan, Sumpah/Janji dan Pelantikan, Mutasi dan Pemberhentian, Kartu Tanda Pengenal, Pelaksanaan Penyidikan, Pembinaan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2014. \n 14 halaman dan 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas PPNS agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan mengoptimalkan kinerja PPNS melalui satu komando di bawah Satuan Polisi Pamong Praja.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Kedudukan PPNS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD masing-masing.
Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, dengan koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Wewenang PPNS meliputi menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menyita benda atau surat (dengan persetujuan Pengadilan Negeri), mengambil sidik jari, memanggil saksi, dan mendatangkan tenaga ahli. PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
Hak PPNS selain hak sebagai PNS, dapat diberikan uang insentif sesuai kemampuan keuangan daerah.
Kewajiban PPNS meliputi melakukan penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian, membuat Berita Acara, dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
Syarat pengangkatan PPNS meliputi pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b), pendidikan minimal Sarjana Muda (D3), penugasan di bidang teknis operasional, sehat jasmani dan rohani, DP3 dengan nilai baik, dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
Proses pengangkatan dan pemberhentian PPNS melibatkan usulan dari Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.
PPNS harus memiliki Kartu Tanda Pengenal yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Pembinaan terhadap PPNS meliputi pembinaan umum, teknis, dan operasional.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAPUAS HULU
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 8 OF 2014
CONCERNING
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS
WITHIN THE REGIONAL GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n

Considering:

that the existence and role of capable and authoritative Civil Servant Investigators are highly expected in the context of law enforcement, especially to conduct investigations into violations of Regional Regulations;
that in order to increase public compliance with the implementation of Regional Regulations and to create peace, public order and enforce Regional Regulations, the role of Civil Servant Investigators is needed;
that in order to enforce Regional Regulations, it is necessary to support the existence and role of Civil Servants within the Regional Government so that the implementation of Regional Regulations can provide

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee641ddf-a2da-4ce7-bd3f-631d895f6f07","actionData","errors"]