[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee5e836f-b5c3-4b08-b078-d8ea33c2e9a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022","number","134/PMK.07/2022","year","2022","published_date","2022-09-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BELANJA WAJIB
2022
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 134/PMK.07/2022, BN.2022/NO. 837; https:jdih.kemenkeu.go.id : 6 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun\r\nAnggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021\r\ntentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, pengaturan mengenai pengelolaan keuangan berupa earmarking belanja dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 6 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 245, TLN No. 6735), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 104 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 260) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 98 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 142), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).\r\n \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nDalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk: pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan; penciptaan lapangan kerja; dan/atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. Belanja wajib tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022. Daerah menganggarkan belanja wajib dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau laporan realisasi anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Daerah melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022. \n 10 HLM, Lampiran halaman 7 - 10. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mengatur belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi pada tahun anggaran 2022. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi dampak inflasi dengan mengalokasikan belanja wajib dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2% untuk periode Oktober hingga Desember 2022. Belanja ini mencakup pemberian bantuan sosial kepada kelompok tertentu seperti ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan subsidi sektor transportasi umum. Daerah diwajibkan untuk menganggarkan belanja ini dalam APBD dan melaporkan penganggaran serta realisasinya kepada Menteri Keuangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 134/PMK.07/2022
ABOUT
MANDATORY SPENDING IN THE CONTEXT OF HANDLING THE IMPACT OF INFLATION
FISCAL YEAR 2022

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to anticipate the impact of inflation, it is necessary to have a mandatory spending budgeting policy for social protection through spending on the regional revenue and expenditure budget for the 2022 fiscal year;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (2) letter c of Presidential Regulation Number 104 of 2021 concerning Details of the State Revenue and Expenditure Budget for the 2022 Fiscal Year as amended by Presidential Regulation Number 98 of 2022 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 104 of 2021 concerning Details of the State Revenue and Expenditure Budget for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee5e836f-b5c3-4b08-b078-d8ea33c2e9a9","actionData","errors"]