[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee439a8c-dfdc-4fed-9b7b-bd9f8a8dca3e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Stunting","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2024","number","10","year","2024","published_date","2024-11-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Penanggulangan Stunting","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN-STUNTING
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2024/NO.10
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penanggulangan Stunting
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa penanganan stunting merupakan program prioritas yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat agar semakin produktif dalam upaya mencapai pembangunan Daerah yang adil, merata dan sejahtera; bahwa penanggulangan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dan pemangku kepentingan; bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan stunting di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penanggulangan stunting; \n Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Stretegi Daerah Penanggulangan Stunting; Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting, Penyelenggaraan Penanggulangan Stunting; Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Stunting; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2024. \n Jumlah Halaman: 9 hlm. Penjelasan: 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Stunting bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, komitmen pemangku kepentingan, serta koordinasi antar sektor dalam upaya menanggulangi stunting. Latar belakangnya adalah penanganan stunting sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Peraturan ini mengatur strategi daerah penanggulangan stunting yang meliputi penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses pelayanan kesehatan, akses air minum dan sanitasi, serta perubahan perilaku yang baik. Pemerintah Daerah menetapkan strategi daerah yang dijabarkan dalam sasaran, indikator, target, dan penanggung jawab. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan stunting, termasuk penguatan perencanaan, peningkatan kualitas pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Koordinasi penyelenggaraan stunting dilakukan oleh tim di tingkat daerah dan kalurahan. Masyarakat dapat berperan serta dalam penanggulangan stunting melalui peningkatan status gizi, penyampaian permasalahan, dan swadaya di bidang gizi.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan bupati yang mengatur tentang penanggulangan stunting dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENT
YOGYAKARTA SPECIAL REGION
SLEMAN REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 10 OF 2024
TENTANG
STUNTING MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

SLEMAN REGENT,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that stunting management is a priority program that greatly affects the improvement of the quality of public health so that it is more productive in an effort to achieve fair, equitable and prosperous regional development;
that stunting management is carried out holistically, integratively, and with quality through coordination and synergy between the Regional Government, Kalurahan Government, and stakeholders;
that in order to provide direction, guidelines and legal certainty for all parties involved in stunting management in the region, it is necessary to regulate stunting management;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee439a8c-dfdc-4fed-9b7b-bd9f8a8dca3e","actionData","errors"]