[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee3eabbf-99e3-433c-9b96-b9c567cb2b9d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-06-19","effective_date","2010-11-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelarangan-pengendalian-peredaran-garam-tidak-beryodium
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Tahun 2010 No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden\r\nNomor 69 Tahun 1994 tentang Pengawasan Garam\r\nBeryodium disebutkan Garam yang dapat\r\ndiperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia\r\natau ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong\r\nindustri pangan adalah garam beryodium yang telah\r\nmemenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) maka\r\npengendalian peredarannya perlu diatur dengan\r\nPeraturan Daerah. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan\r\nkecerdasan dan daya pikir anak serta meningkatkan\r\nderajat kesehatan masyarakat, maka penggunaan\r\ngaram beryodium perlu dimasyarakatkan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1991; Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: larangan dan pengendalian terhadap garam tidak beryodium untuk konsumsi di suatu daerah. Tujuan utamanya adalah membatasi peredaran garam tidak beryodium untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat penggunaannya, dengan pengendalian yang melibatkan Tim Pengendali, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan. Sanksi administratif dan pidana diberlakukan bagi pelanggaran terhadap larangan tersebut, dan penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2010. \n 8 hlm beserta penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengawasan Garam Beryodium menjadi dasar perlunya pengendalian peredaran garam melalui Peraturan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelarangan dan pengendalian peredaran garam tidak beryodium di Kabupaten Temanggung.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk untuk membatasi peredaran garam tidak beryodium di daerah, mengantisipasi gangguan kesehatan akibat penggunaan garam tidak beryodium, serta meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Pengendalian peredaran garam tidak beryodium dilakukan oleh Tim Pengendali yang dibentuk oleh Bupati. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pengendalian terhadap pengolahan, pengemasan, dan pelabelan garam beryodium. Masyarakat juga berperan serta dalam pengawasan peredaran garam tidak beryodium.

Produsen atau pengemas garam konsumsi wajib menggunakan kemasan berlabel yang mencantumkan merk dagang, nama dan alamat produsen, kandungan yodium, dan kode produksi.

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membawa masuk, dan/atau garam yang tidak beryodium untuk konsumsi ke wilayah daerah atau dari wilayah daerah, kecuali untuk keperluan industri non pangan dan pertanian.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran atas Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak dilaksanakan, maka akan dicabut izin usahanya dan/atau penyitaan garam.\n2. Barang siapa yang melalukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER 2 OF 2010
CONCERNING
PROHIBITION AND CONTROL OF CIRCULATION
OF NON-IODIZED SALT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEMANGGUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that according to the provisions of Article 1 of Presidential Decree Number 69 of 1994 concerning Supervision of Iodized Salt, it is stated that salt that can be traded for human or animal consumption, fish salting or food industry aids is iodized salt that has met the Indonesian National Standard (SNI), so it is necessary to regulate the control of its circulation with Regional Regulation;
that in order to increase the intelligence and thinking power of children and improve the health status of the community, the use of iodized salt needs to be socialized;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee3eabbf-99e3-433c-9b96-b9c567cb2b9d","actionData","errors"]