[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee28bf34-41f5-4cd8-8091-e41b3e2cbf0e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Adminduk","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-03-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Adminduk","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan-peraturan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2015 Serie E Nomor 20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Adminduk
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka peningkatan Adminduk lebih profesional berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan diperlukan penyesuaian terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan\r\n \n UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan\r\nUU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah \n Pengaturan terkait Kartu Tanda Penduduk Elektronik di wilayah Kabbupaten Tuban \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan \n 28 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 36).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan ini mencakup penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan.\n\nKetentuan substansial meliputi perubahan definisi beberapa istilah seperti Orang Asing, Petugas Registrasi, dan KTP-el. Peraturan ini juga mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dan SKPD Pelaksana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk pendaftaran peristiwa kependudukan, pencatatan peristiwa penting, dan penerbitan dokumen kependudukan. Selain itu, diatur pula mengenai larangan pemalsuan data kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, dan pengurusan dokumen kependudukan yang tidak dipungut biaya.\n\nPerubahan penting lainnya adalah terkait dengan KTP-el, yang masa berlakunya seumur hidup bagi WNI dan disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing. Penduduk wajib melaporkan perubahan elemen data, kerusakan, atau kehilangan KTP-el. Peraturan ini juga mengatur mengenai pelaporan kelahiran dan kematian, pengakuan dan pengesahan anak, serta sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan administrasi kependudukan.","transitional_provisions","1. Semua singkatan \"KTP\" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai \"KTP-el\".\n2. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup.\n3. Semua singkatan \"WNA\" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai \"Orang Asing\".\n4. Semua kalimat \"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa\" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai \"wajib dilaporkan oleh Penduduk di SKPD Pelaksana tempat Penduduk berdomisili\".\n5. Semua kalimat \"Kantor Kementerian Agama Kecamatan\" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai \"Kantor Urusan Agama Kecamatan\" atau disingkat \"KUA Kec\".","sanctions","1. Setiap penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan melampaui batas waktu, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000,00.\n2. Setiap Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00.\n3. Setiap Penduduk yang melaporkan Peristiwa Penting melampaui batas waktu, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000,00.\n4. Setiap Penduduk yang karena kelalaiannya menyebabkan akta Pencatatan Sipil hilang atau rusak, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000,00.\n5. Ketentuan pidana dikenakan terhadap pelanggaran terkait pemalsuan dokumen, manipulasi data, akses ilegal ke database kependudukan, dan pungutan biaya ilegal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TUBAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2015
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY NUMBER
14 OF 2012 ON POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TUBAN,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to improve Population Administration services in line with the demands of professional Population Administration services, meeting information technology standards, dynamic, orderly, and non-discriminatory in achieving minimum service standards towards comprehensive excellent service and following up on the provisions of Law Number 24 of 2013 on Amendments to Law Number 23 of 2006 on Population Administration, it is necessary to adjust several provisions in Regional Regulation of Tuban Regency Number 14 of 2012 on Population Administration;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee28bf34-41f5-4cd8-8091-e41b3e2cbf0e","actionData","errors"]