Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Bupati ini menetapkan penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sumenep (Biakes Maskin) sebagai bentuk perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan akses pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan.

Penerima manfaat Biakes Maskin meliputi bayi terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tanpa NIK, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tanpa NIK, peserta JKN yang manfaatnya tidak ditanggung, serta masyarakat yang sedang dalam proses integrasi ke program JKN. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditunjuk terdiri dari 30 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

Pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme klaim yang diverifikasi oleh tim verifikator. Layanan yang diberikan mencakup pelayanan kesehatan, transportasi pemulangan jenazah, dan penanganan pasien kasus jiwa (droping). Proses pengajuan klaim dilakukan oleh PPK kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan batas waktu pengajuan dan verifikasi yang ketat untuk memastikan efisiensi anggaran. Dokumen klaim yang telah diverifikasi akan diproses untuk pembayaran melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah melalui tahapan verifikasi administratif dan persetujuan Kepala Dinas.