[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee00c52e-eb74-4d3f-9dbe-1818f5feadc9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordimator Bidang Perekonomian","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 12 Tahun 2017","number","12","year","2017","published_date","2017-12-14","effective_date","2017-12-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6c17c709-3ded-4503-86c1-a3bf7f552a4e","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian","short_name","Permenko Perekonomian","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordimator Bidang Perekonomian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) NO. 12, BN.2017/No.1795, peraturan.go.id : 9 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) TENTANG Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordimator Bidang Perekonomian
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang mengharuskan setiap Penyelenggara Negara melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya guna mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan utamanya adalah memperkuat komitmen pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaporkan harta kekayaan mereka, dengan kerjasama sinergis bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk Menteri Koordinator, Pejabat Eselon I dan II, serta pejabat lainnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Pelaporan dilakukan secara periodik setiap tahun dan pada saat pengangkatan atau berakhirnya masa jabatan. Pengelolaan LHKPN dilakukan oleh Bagian Sumber Daya Manusia, dengan pengawasan oleh Inspektorat. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN yang dikelola oleh KPK.

","transitional_provisions","sanctions","

Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Sebelum sanksi dijatuhkan, diberikan teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis secara bertahap.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1795, 2017

KEMENKO-PEREKONOMIAN. LHKPN.

REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2017
CONCERNING
REPORT ON THE WEALTH OF STATE ADMINISTRATORS WITHIN THE
COORDINATING MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 23 of Law Number 28 of 1999 concerning Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism State Administrators, every State Administrator must report and announce their assets and be willing to have their assets examined;
that to achieve Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism State Administrators, commitment from officials and employees within the Coordinating Ministry for Economic Affairs is needed to report their

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee00c52e-eb74-4d3f-9dbe-1818f5feadc9","actionData","errors"]