[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edfe2394-5cea-484f-be51-6784f0dbc53d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 3 Tahun 2006 tentang TATACARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2006","number","3","year","2006","published_date","2006-08-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","TATACARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATACARA - PENYUSUNAN - DOKUMEN - PERENCANAAN - PEMBANGUNAN - DAERAH - KABUPATEN BATANG HARI
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2006/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATACARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan \n UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2004; PERDA No. 17 Tahun 2004 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari; Meliputi Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan; Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2006. \n 11 hlmn; 6 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Batang Hari. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tahapan penyusunan:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), meliputi penyiapan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang jangka panjang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan RPJP Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), meliputi penyusunan rencana teknokratik, penyiapan rancangan awal, penyiapan rancangan Renstra-SKPD, penyusunan rancangan RPJM Daerah, pelaksanaan Musrenbang jangka menengah, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan RPJM Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), meliputi penyiapan rancangan awal, penyiapan rancangan Renja-SKPD, penyiapan rancangan Interim RKPD, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan RKPD.

Peraturan ini juga mengatur fungsi RPJP Daerah sebagai acuan dalam menyusun RPJM Daerah dan pedoman bagi penyusunan visi, misi, dan program prioritas Calon Bupati dan Wakil Bupati. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah setiap 5 tahun.

\n","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun dan masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai periode berlakunya berakhir.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
BATANG HARI REGENCY GOVERNMENT
BATANG HARI REGENCY REGULATION
NUMBER 3 OF 2006
CONCERNING
PROCEDURES FOR PREPARING
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING DOCUMENTS
BATANG HARI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

Considering:

that to implement the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding Procedures for Preparing the Regional Long-Term Development Plan, the Regional Mid-Term Development Plan, the Regional Government Work Plan, the Strategic Plan of the Regional Apparatus Work Unit, the Work Plan of the Regional Apparatus Work Unit and the Implementation of Development Planning Consultations

In view of:

Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regencies within the Province of Central Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edfe2394-5cea-484f-be51-6784f0dbc53d","actionData","errors"]