[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ede93f8c-dc6c-46fc-b2a2-b98962b00aa9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur","place_of_enactment","Sampit","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2016/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang\r\nmengamanatkan Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih\r\nlanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM; \r\nBAB II\r\nMAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP;\r\nBAB III\r\nTUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG;\r\nBAB IV\r\nHAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN;\r\nBAB IV\r\nKEANGGOTAAN BPD;\r\nBAB V\r\nKEANGGOTAAN BPD AKIBAT PEMBENTUKAN DAN\r\nPERUBAHAN STATUS DESA;\r\nBAB VI\r\nSUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BPD;\r\nBAB VII\r\nMUSYAWARAH DAN RAPAT BPD;\r\nBAB VIII\r\nPERATURAN TATA TERTIB BPD;\r\nBAB IX\r\nPENGGALIAN, PENAMPUNGAN, DAN PENYALURAN ASPIRASI\r\nMASYARAKAT DESA;\r\nBABX\r\nSEKRETARIAT BPD;\r\nBAB XI\r\nHUBUNGAN KERJA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DAN\r\nPEMERINTAHAN KABUPATEN;\r\nBAB XII\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB XIII\r\nPEMBIAYAAN;\r\nBAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF;\r\nBAB XV\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN;\r\nBAB XVII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai BPD dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin proses demokrasi di tingkat desa dan mewujudkan keseimbangan tugas, fungsi, serta kewenangan antara Kepala Desa dan BPD.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas, fungsi, dan wewenang BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat. Fungsi BPD meliputi pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa dan APBDes bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Wewenang BPD mencakup penyusunan tata tertib BPD, pembahasan rancangan Peraturan Desa dan RAPBDes, pengawasan pelaksanaan peraturan desa, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, serta penggalian dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban anggota BPD, termasuk hak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyatakan pendapat, mendapatkan biaya operasional, serta memperoleh pengembangan kapasitas. Anggota BPD juga memiliki kewajiban untuk memegang teguh Pancasila, melaksanakan demokrasi yang berkeadilan gender, menyerap aspirasi masyarakat, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, dan menjaga norma etika. Selain itu, terdapat larangan bagi anggota BPD, seperti merugikan kepentingan umum, melakukan korupsi, menyalahgunakan wewenang, merangkap jabatan, menjadi panitia proyek desa, menjadi pengurus partai politik, dan menjadi anggota organisasi terlarang.

\n","transitional_provisions","1. Keanggotaan BPD yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan berakhir masa keanggotaannya.\n2. Tata Tertib BPD yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan sampai dengan ditetapkannya Tata Tertib BPD yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Sanksi Administratif dapat diberikan kepada BPD apabila tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf c, huruf e dan huruf f.\n2. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa tidak dibayarkan hak keuangan BPD selama 3 (tiga) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTAWARINGIN TIMUR
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTAWARINGIN TIMUR REGENCY
NUMBER 11 OF 2016
on
VILLAGE CONSULTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTAWARINGIN TIMUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 65 Paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 on Villages which mandates that the Village Consultative Body be further regulated in a Regency Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of the Kotawaringin Timur Regency concerning the Village Consultative Body;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 27 of 1959 on Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ede93f8c-dc6c-46fc-b2a2-b98962b00aa9","actionData","errors"]