[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ede91466-936b-420f-ace5-f55bc8025e9a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2022","number","13","year","2022","published_date","2022-11-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Penyelenggaraan Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepariwisataan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2022/NOMOR.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n bahwa kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan \r\nmenggali dan mengelola keadaan alam, flora dan fauna, \r\nsejarah, seni, budaya dan teknologi sebagai bagian \r\npembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, \r\nterencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab \r\ndengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai- \r\nnilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, \r\nkelestarian dan mutu lingkungan hidup dengan \r\nberlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Kabupaten Boyolali memiliki potensi yang sangat \r\nbaik berupa wisata alam, budaya dan peninggalan sejarah, \r\nreligi, kuliner dan wisata produk unggulan yang perlu \r\ndikembangkan sesuai arah dan tujuan pembangunan di \r\nbidang pariwisata, sehingga mampu mendorong \r\npemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh \r\nmanfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan \r\nkehidupan menuju terwujudnya kesejahteraan dan \r\nkemakmuran masyarakat di daerah; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta \r\nKeija, perlu mengganti Peraturan Daerah kabupaten \r\nBoyolali Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan \r\nKepariwisataan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan \r\nKepariwisataan;\r\n\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pembangunan Kepariwisataan, Kawasan Strategis Pariwisata, Usaha Pariwisata, JPH Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Perizinan Berusaha, Norma dan Kriteria dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Hak, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Larangan, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Duta Pariwisata Daerah, Sistem Informasi Pariwisata Daerah, Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi dan Sertifikasi serta Tenaga Kerja Pariwisata, Kerja Sama dan Kemitraan, Gabungan Industri Pariwisata Daerah, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Insentif dan Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022. \n Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2015 dicabut. \n 40 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan regulasi sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Kepariwisataan di Daerah, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam dan lingkungan, memajukan kebudayaan daerah, memperkenalkan dan meningkatkan mutu objek wisata, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri bangsa, dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan, menetapkan destinasi dan daya tarik wisata, menerbitkan perizinan berusaha, mengatur penyelenggaraan kepariwisataan, memfasilitasi promosi wisata, mengembangkan daya tarik wisata baru, menyelenggarakan pelatihan dan penelitian, memelihara daya tarik wisata, menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Peraturan ini juga mengatur mengenai kawasan strategis pariwisata, usaha pariwisata, Jaminan Produk Halal (JPH) Pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, perizinan berusaha, norma dan kriteria, sertifikasi usaha pariwisata, hak dan kewajiban, badan promosi pariwisata daerah, duta pariwisata daerah, sistem informasi pariwisata daerah, pelatihan sumber daya manusia, kerjasama dan kemitraan, gabungan industri pariwisata, pembinaan, pengawasan, pengendalian, insentif dan penghargaan, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

\n","transitional_provisions","1. Semua perizinan Usaha Pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.\n2. Semua produk hukum Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (1), (2), (3), dan (5) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (6) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Hukum Pidana.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2015","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 13 OF 2022
CONCERNING
TOURISM MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering:

that tourism is the entirety of activities to explore and manage the natural environment, flora and fauna, history, arts, culture and technology as part of regional development which is carried out systematically, planned, integrated, sustainably, and responsibly while still providing protection to religious values, culture that lives in the community, the preservation and quality of the environment based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that Boyolali Regency has excellent potential in the form of nature, culture and historical relics, religion, culinary and superior tourism products that need to be developed in accordance with the direction and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ede91466-936b-420f-ace5-f55bc8025e9a","actionData","errors"]