[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eddb4350-dbf6-49e2-83aa-04a859246190","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-03-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, 01/03/2021
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah; \n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017. \n Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, Berisi Tentang:\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah\r\n3. Pembangunan Pemasaran Pariwisata\r\n4. Pembangunan Industri Pariwisata\r\n5. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan\r\n6. Badan Promosi Pariwisata Daerah\r\n7. Indikasi Pembangunan Kepariwisataan\r\n8. Pembiayaan\r\n9. Pengendalian Dan Pengawasan\r\n10. Peran Serta Masyarakat\r\n11. Ketentuan Peralihan\r\n12. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021. \n 49 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Tanah Bumbu. RIPPARDA ini menjadi dasar pembangunan Pariwisata Daerah yang komprehensif dan terpadu, melibatkan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.\r\n\r\n- **Latar Belakang dan Tujuan:**\r\n - RIPPARDA dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing Pariwisata Daerah, memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa, pendapatan asli daerah, pengembangan wilayah, penyerapan investasi dan tenaga kerja.\r\n\r\n- **Ketentuan Substansial:**\r\n - **Visi:** Perwujudan Kepariwisataan yang berdaya saing menjadi kebanggaan masyarakat berbasis pada iman dan taqwa.\r\n - **Misi:** Meningkatkan kualitas produk Pariwisata dan sumber daya Kepariwisataan, meningkatkan promosi dan Pemasaran Pariwisata, melestarikan alam dan budaya, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, meningkatkan daya saing Pariwisata Daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.\r\n - **Tujuan:** Menciptakan Kepariwisataan sebagai Destinasi Pariwisata, menjadikan Kepariwisataan sebagai sektor unggulan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian aset alam dan budaya, meningkatkan peran masyarakat dalam ekonomi kreatif, menumbuhkan minat berkreasi, dan meningkatkan sinergitas pemangku kepentingan.\r\n - **Sasaran:** Peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, peningkatan lama tinggal Wisatawan, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan pengeluaran Wisatawan Nusantara, dan peningkatan produk domestik regional bruto sub sektor hotel dan restoran.\r\n - **Arah Kebijakan:** Pembangunan ODTW, pengembangan Daya Tarik Wisata alam, pengembangan produk Pariwisata, pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian warisan budaya, peningkatan penyelenggaraan kegiatan Wisata, pengembangan jejaring Industri Pariwisata, pengembangan pemasaran, penguatan kelembagaan pengelolaan Pariwisata Daerah, pengembangan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia.\r\n - **Ruang Lingkup:** Destinasi Pariwisata Daerah, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan.","transitional_provisions","1. Semua ketentuan yang mengatur mengenai Kepariwisataan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan usaha pariwisata dapat dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif meliputi teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administratif.\r\n3. Denda administratif merupakan penerimaan Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 4 OF 2021
ABOUT
REGIONAL TOURISM MASTER PLAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 paragraph (3) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Tourism Master Plan;

In view of:

Law Number 2 of 2003 concerning the Establishment of Tanah Bumbu Regency and Balangan Regency in South Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 22, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4265);
Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eddb4350-dbf6-49e2-83aa-04a859246190","actionData","errors"]