[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edd74dd7-5599-4095-beba-1f0106731bb4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Selatan No. 24 Tahun 2011","number","24","year","2011","published_date","2011-05-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan","place_of_enactment","Kota Pinang","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2011/NO.24
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan \r\nbertanggung jawab serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk Peraturan \r\nDaerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Retribusi Pemakaian \r\nKekayaan Daerah. \n UU Nomor 8 Tahun 1981; UU \r\nNomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; \r\nUU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun \r\n2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2008; UU Nomor 28 \r\nTahun 2009; UU Nomor 58 Tahun 2005; UU Nomor 79 Tahun 2005; UU\r\nNomor 6 Tahun 2006; UU Nomor 38 Tahun 2007; UU Nomor 69 Tahun 2010; \r\nPermendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; \r\nPermendagri Nomor 23 Tahun 2007. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan \r\nDaerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk \r\npengaturannya. Diatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi; golongan \r\nreribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dalam penetapan \r\nstruktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; \r\nwilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, \r\ndan penundaan pembayaran; sanksi administratif; tata cara penagihan; \r\nkedaluarsa penagihan; penyidikan; dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2011. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perda ini, diatur dengan \r\nPeraturan Bupati. \n 13 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dengan pengecualian penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah seperti pemancangan tiang listrik. Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah setelah mendapat izin dari Bupati atau petugas yang ditunjuk.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas, peruntukan, fasilitas, dan waktu pemakaian. Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

Struktur tarif retribusi bervariasi tergantung pada jenis kekayaan daerah yang digunakan, seperti lapangan, bangunan gedung, kursi, jalan, dan kendaraan/alat-alat berat. Tarif juga dibedakan berdasarkan lokasi dan jenis kegiatan. Retribusi harus dibayar minimal setengahnya di awal dan dilunasi setelah pemakaian selesai. Pemakai wajib memelihara dan merawat kekayaan daerah yang digunakan.

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah dan tidak dapat diborongkan. Pemungutan dilakukan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi wajib membayar lunas retribusi yang terutang pada saat SKRD diterbitkan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SOUTH LABUHANBATU REGENCY
YEAR 2011 NUMBER 24 SERIES B NUMBER 12

REGIONAL REGULATION OF SOUTH LABUHANBATU REGENCY
NUMBER 24 OF 2011
ABOUT
LOCAL SERVICE CHARGE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH LABUHANBATU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to implement broad, real, and accountable regional autonomy and to implement Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation of South Labuhanbatu Regency concerning Local Service Charge for the Use of Regional Assets as regulated in article 127 letter a;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Service Charge for the Use of Regional Assets;

In view of :

Law Number 8 of 1981

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edd74dd7-5599-4095-beba-1f0106731bb4","actionData","errors"]