[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edd3ceca-e9a7-4c5c-a8f4-cba291f78684","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.010/2020","number","16/PMK.010/2020","year","2020","published_date","2020-03-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

FASILITAS PERPAJAKAN - PENANAMAN MODAL - BIDANG USAHA TERTENTU
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 16/PMK.010/2020, BN. 2020/NO. 227, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 30 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya; \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah:\r\nPasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; PP No. 94 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 161, TLN No. 5183) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 119, TLN No. 6361); \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nKetentuan mengenai Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu tertentu.\r\nFasilitas Pajak Penghasilan diberikan atas aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang memenuhi ketentuan dan diperoleh setelah izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanarnan Modal, dan/atau izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, diterbitkan. \r\nPemberian fasilitas Pajak Penghasilan dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah rnendapat usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan atau pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020. \n - \n - \n 30 HLM, Lampiran Halaman 14 - 30. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah terkait penghitungan penghasilan kena pajak. Fasilitas ini diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah, yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, dan dibebankan selama enam tahun sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial. Industri padat karya yang memenuhi syarat harus merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, melakukan kegiatan usaha utama sesuai dengan KBLI 2017, dan mempekerjakan minimal 300 tenaga kerja Indonesia. Fasilitas ini juga mengatur tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak dengan izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri ini, sepanjang belum pernah diterbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.","sanctions","1. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan bidang usaha atau persyaratan jumlah tenaga kerja, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan aktiva tetap dikenai sanksi dan tidak dapat memanfaatkan fasilitas untuk tahun pajak berikutnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16/PMK.010/2020
CONCERNING
GRANTING NET INCOME REDUCTION FACILITIES FOR
NEW INVESTMENT OR BUSINESS EXPANSION IN BUSINESS SECTORS
THAT ARE LABOR INTENSIVE INDUSTRIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 30 letter b of
Government Regulation Number 94 of 2010 concerning
Calculation of Taxable Income and Payment of Income Tax
in the Current Year as amended
by Government Regulation Number 45 of 2019 concerning
Amendments to Government Regulation Number 94 of 2010
concerning Calculation of Taxable Income and Payment of
Income Tax in the Current Year, it is necessary to stipulate
a Regulation of the Minister of Finance concerning the Granting of Facilities
Net Income Reduction for New Investment
or Business Expansion in Certain Business Sectors that
Are Labor

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edd3ceca-e9a7-4c5c-a8f4-cba291f78684","actionData","errors"]