[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edbcbcfc-c130-4f5e-9242-fe7be049e443","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Perizinan di Bidang Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-06-28","effective_date","2013-07-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","Pendaftaran dan Perizinan di Bidang Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan-kesehatan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2013 SERI E NOMOR 27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendaftaran dan Perizinan di Bidang Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan \r\nperlindungan pada serta memberikan masyarakat perlu jaminan \r\ndilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tuban \n UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\nUU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\nUU 36/2009 tentang Kesehatan\r\nUU 44/2009 tentang Rumah Sakit\r\nPP 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan\r\nPP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota\r\nPerda Prov Jatim 1/2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah\r\nPerda Kab. Tuban 1/2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah \n mengatur tata cara pendaftaran, pemberian izin, hingga pencabutan izin bagi Tenaga Kesehatan: Termasuk Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter, bidan, perawat, serta Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya, Sarana/Fasilitas Kesehatan: Meliputi perizinan operasional Rumah Sakit, Klinik, Apotek, Toko Obat, hingga Labolatorium Kesehatan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2013. \n mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaftaran dan Perijinan di Bidang Kesehatan \n 70 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pendaftaran dan Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2003 Seri B Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendaftaran dan perizinan di bidang kesehatan di Kabupaten Tuban. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, meningkatkan penyelenggaraan perizinan, memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa pelayanan kesehatan. Peraturan ini mencakup berbagai jenis pelayanan kesehatan seperti pelayanan medik (praktik dokter, apoteker, bidan, perawat, dll.), pelayanan kesehatan penunjang (apotek, toko alat kesehatan, UMOT, laboratorium klinik pratama, optikal, pedagang eceran obat), dan pelayanan pengobat tradisional. Setiap pelayanan kesehatan wajib memiliki izin atau surat terdaftar dari Bupati, yang meliputi izin pendirian, izin penyelenggaraan/operasional, izin praktik, izin kerja, dan surat terdaftar/izin pengobat tradisional. Peraturan ini juga mengatur persyaratan dan tata cara untuk memperoleh berbagai jenis izin dan surat terdaftar, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendaftaran dan perizinan di bidang kesehatan.","transitional_provisions","Izin dan Surat Terdaftar yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu 1 bulan.\n2. Jika teguran tidak diindahkan, dapat dikenakan penutupan sementara sarana pelayanan kesehatan atau penghentian sementara pelayanan kesehatan selama 3 bulan.\n3. Jika sanksi sebelumnya tidak diindahkan, dapat dikenakan penutupan sarana pelayanan kesehatan atau penghentian pelayanan kesehatan.\n4. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu juga dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

TUBAN REGENCY GOVERNMENT

TUBAN REGENCY REGULATION
NUMBER 08 OF 2013
ABOUT
REGISTRATION AND LICENSING IN THE HEALTH SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TUBAN,

Considering:

that with the increasing development of community dynamics in services in the health sector, and in order to improve the implementation of licensing in the health sector and provide guarantees of protection to the community, it is necessary to carry out guidance, regulation, supervision and control to improve the health status of the community in Tuban Regency;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Registration and Licensing in the Health Sector;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java as amended by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edbcbcfc-c130-4f5e-9242-fe7be049e443","actionData","errors"]