[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eda61572-12ae-4ebb-b2b1-d8506e34c8e7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-03-14","effective_date","2025-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tomohon","place_of_enactment","Tomohon","theme","Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 3, BD Kota Tomohon Tahun 2025 Nomor 3
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon; 2. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon; 3. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta memastikan pemberian penghasilan yang akuntabel, efektif, efisien, dan adil.

TPP ASN diberikan berdasarkan beberapa kriteria utama, yaitu beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan kriteria objektif lainnya. Besaran TPP ditetapkan oleh Wali Kota dengan mempertimbangkan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk menjamin objektivitas, Wali Kota membentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN dan Tim Penilai Kinerja Daerah (Tipekida) yang bertugas melakukan verifikasi dan memberikan pertimbangan terkait pemberian TPP.

Penilaian TPP dilakukan setiap bulan berdasarkan produktivitas kerja (bobot 60%) dan disiplin kerja (bobot 40%), kecuali bagi pejabat tertentu yang dikecualikan. Terdapat mekanisme pengurangan TPP bagi pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat, atau melanggar disiplin kerja. Pembayaran TPP dilakukan setiap bulan setelah melalui proses verifikasi oleh Tipekida, dengan ketentuan pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pegawai ASN yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN/LHKASN, menguasai aset daerah secara tidak sah, atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah dikenai sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP ASN paling singkat 1 (satu) bulan. 2. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja, tidak mengikuti kegiatan kedinasan, terlambat, atau pulang sebelum waktunya dikenai pengurangan TPP ASN. 3. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenai pengurangan TPP ASN sebesar 25% dari penilaian disiplin kerja selama 6 hingga 12 bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF TOMOHON
PROVINCE OF NORTH SULAWESI
REGULATION OF THE MAYOR OF TOMOHON
NUMBER 3 OF 2025
ON
ADDITIONAL EMPLOYEE INCOME FOR STATE CIVIL APPARATUS
WITHIN THE TOMOHON CITY GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TOMOHON,

Considering :

that to implement the provisions of Article 58 paragraph (3) of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management and Article 46 paragraph (3) of Regional Regulation Number 2 of 2023 on Regional Financial Management, it is necessary to establish a Mayor Regulation on Additional Employee Income for State Civil Apparatus within the Tomohon City Government;

Bearing in Mind :

Law Number 10 of 2003 on the Formation of South Minahasa Regency and Tomohon City in the Province of North Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 30, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4273);
Law Number 23 of 2014 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eda61572-12ae-4ebb-b2b1-d8506e34c8e7","actionData","errors"]