[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eda11568-49c8-4a62-b857-450173fc9fe4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-03-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mukomuko","place_of_enactment","Mukomuko","theme","Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2020 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola \tpemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada \t\t\tmasyarakat sebagai salah satu upaya dalam \t\t\t penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, \t\tefisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan \t\t pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam \t\t\t\t\trangka peningkatan kualitas penyelenggaraan\t\tpemerintahan maka perlu didukung\t\t\t\t\tSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik\t\tsecara terpadu \n 1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012\r\n2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018\r\n3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 \n 1. Sistem Pemerintahan\tBerbasis Elektronik yang\r\nselanjutnya\tdisingkat SPBE\tadalah\r\npenyelenggaraan\tpemerintahan\tyang\r\nmemanfaatkan\tteknologi informasi\tdan\r\nkomunikasi\tuntuk memberikan\tlayanan\r\nkepada Pengguna SPBE\r\n\r\n2. Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE\r\nmeliputi:\r\na. Tata Kelola SPBE;\r\nb. Manajemen SPBE;\r\nc. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;\r\nd. Penyelenggaran SPBE;\r\ne. Percepatan SPBE; dan\r\nf. Pemantauan dan evaluasi SPBE\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020. \n 30 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Mukomuko. Latar belakangnya adalah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik, serta mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tata Kelola SPBE: Meliputi rencana induk SPBE, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan layanan SPBE.
Manajemen SPBE: Mencakup manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE.
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi: Meliputi audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE (umum dan khusus), dan audit keamanan SPBE.
Penyelenggara SPBE: Bupati bertanggung jawab melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE. Sekretaris Daerah bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE.
Percepatan SPBE: Dilakukan dengan pengembangan aplikasi umum dan membangun infrastruktur SPBE untuk memberikan layanan SPBE, diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.
Pemantauan dan Evaluasi SPBE: Bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.

Peraturan ini menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUKOMUKO
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MUKOMUKO REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
ABOUT
ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM
MUKOMUKO REGENCY

REGENT OF MUKOMUKO,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the implementation of good governance in service to the community as an effort in the implementation of effective, efficient, transparent, and accountable governance in line with the implementation of bureaucratic reform programs in order to improve the quality of governance, it is necessary to support an integrated Electronic-Based Government System;
that referring to the provisions of Article 12 paragraph (2) letter j and Appendix letter p, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the management of the Electronic-Based Government System within the scope of regional government is a Mandatory Governmental Affair that is not related to Basic Services organized by the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eda11568-49c8-4a62-b857-450173fc9fe4","actionData","errors"]