[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed9e69db-4c4c-4c50-9c42-f3e4e55f3d2c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-07-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Soppeng","place_of_enactment","Watansoppeng","theme","Perlindungan Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2020/No.2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perlindungan Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n Bahwa hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara\r\nkodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu\r\ndilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga\r\nperlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok\r\nrentan, khususnya Penyandang Disabilitas harus\r\ndiwujudkan;\r\nDalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk\r\ndiskriminasi sehingga haknya belum terpenuhi;\r\nBerdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8\r\nTahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah\r\nDaerah berkewajiban untuk menghormati, memajukan,\r\nmemberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak untuk\r\nmeningkatkan kesejahteraan terhadap penyandang\r\ndisabilitas;\r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang\r\nDisabilitas. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi\r\nManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3886);\r\n4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang\r\nKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4279);\r\n5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem\r\nPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4301);\r\n6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang\r\nKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4967);\r\n7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan\r\nPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5038);\r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang\r\nPengesahan Convention On The Rights of Persons With\r\nDisabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang\r\nDisabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5251);\r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang\r\nDisabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5871);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang\r\nPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang\r\nDisabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6368);\r\n13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5\r\nTahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi\r\nPenyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi\r\nSulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan\r\nLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289). \n HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS\r\nKEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS\r\nPERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS\r\nAKSESIBILITAS\r\nPENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS\r\nPEMERINTAH DESA\r\nKOMITE PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS\r\nPENGHARGAAN\r\nPEMBIAYAAN\r\nSANKSI ADMINISTRATIF\r\nKETENTUAN PERALIHAN\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020. \n 33 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Latar belakangnya adalah bahwa penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi dan hak-hak mereka belum terpenuhi, padahal mereka memiliki hak asasi manusia yang sama dengan warga negara lainnya.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan penyandang disabilitas, meliputi:

Pendidikan: Memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan melalui pendidikan khusus dan inklusif.
Ketenagakerjaan: Memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, pelatihan kerja, dan informasi penempatan tenaga kerja.
Kesehatan: Memberikan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas.
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Memberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan koperasi dan UMKM.
Sosial: Memberikan pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Kebudayaan dan Pariwisata: Mengakui, menghormati, dan mendukung pengembangan seni, budaya, dan pariwisata bagi penyandang disabilitas.
Olahraga: Memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga secara aksesibel.
Politik: Memberikan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara penuh.
Hukum: Memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
Penanggulangan Bencana: Memberikan hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana.
Tempat Tinggal: Memberikan hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
Aksesibilitas: Memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, BUMD, badan hukum, badan usaha, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam perlindungan penyandang disabilitas. Selain itu, dibentuk Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.

","transitional_provisions","1. Penyediaan Aksesibilitas sarana dan prasarana penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap penyelenggara pendidikan, Badan Hukum, dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 87 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOPPENG
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOPPENG REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
CONCERNING
PROTECTION OF PERSONS WITH DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOPPENG,

\n\n \n \n

Considering:

that human rights as fundamental rights that are naturally inherent in humans are universal, need to be protected, respected, and maintained, so that the protection and human rights of vulnerable groups, especially Persons with Disabilities, must be realized;
that in social and state life, Persons with Disabilities still experience various forms of discrimination so that their rights have not been fulfilled;
that based on the provisions of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, the Regional Government is obliged to respect, promote, provide protection and fulfillment of rights to improve the welfare of persons with disabilities;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed9e69db-4c4c-4c50-9c42-f3e4e55f3d2c","actionData","errors"]