[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed8f88dc-41be-4eeb-aaf3-8d6120d30511","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015","number","96","year","2015","published_date","2015-06-03","effective_date","2015-06-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 96, BN.2015/No.834, jdih.dephub.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Definisi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagai serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan.
Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mencakup perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.
Tanggung jawab kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dibagi antara menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, gubernur untuk jalan provinsi, bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa, dan walikota untuk jalan kota.
Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan cara penetapan prioritas angkutan massal, pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, pemberian kemudahan bagi penyandang cacat, pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas, pemaduan berbagai moda angkutan, pengendalian lalu lintas pada persimpangan dan ruas jalan, dan perlindungan terhadap lingkungan.
Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan nasional yang berada di kota dan ibukota kabupaten dapat dilakukan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Kepmenhub Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 96 OF 2015
ON
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES
TRAFFIC MANAGEMENT AND ENGINEERING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to optimize the use of the road network and traffic movement in order to ensure road traffic and transport security, highway safety, road traffic and transport orderliness, and road traffic and transport flow, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Guidelines for the Implementation of Traffic Management and Engineering Activities; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 38 of 2004 concerning Road (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 132, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4444);

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed8f88dc-41be-4eeb-aaf3-8d6120d30511","actionData","errors"]