[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed874ef0-722c-4c58-b4af-e19e184051e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2002","number","15","year","2002","published_date","2002-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Konstruksi-jasa-Surat-retribusi
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2002/NO.79
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n untuk memenuhi persyaratan dalam melaksanakan Pembangunan Fisik di Bidang Konstruksi, maka setiap Pemborong yang berbentuk Orang Pribadi maupun Badan Hukum, wajib memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga perlu menggali Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kota Jayapura, maka sebagai salah satu Pungutan adalah Retribusi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura. \n Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001. \n Dalam peraturan dibahas mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribsi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, penyidikan, dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2002. \n 13 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2002 mengatur tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Latar belakang peraturan ini adalah untuk memenuhi persyaratan pembangunan fisik di bidang konstruksi dan menggali sumber pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas pemberian SIUJK kepada orang pribadi atau badan hukum untuk pelaksanaan pembangunan fisik di bidang konstruksi.
Golongan Retribusi: SIUJK digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan izin yang diberikan. Setiap orang atau badan yang melaksanakan pembangunan fisik konstruksi wajib memperoleh izin dari Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum.
Prinsip Penetapan Tarif: Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian SIUJK, meliputi biaya pengendalian dan pengawasan.
Struktur dan Besarnya Tarif: Tarif dibedakan berdasarkan izin baru dan lama, serta klasifikasi SIUJK (K2, K1, M, A).
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kota Jayapura.
Masa Retribusi dan Saat Terutang: Masa retribusi adalah 5 tahun. Retribusi terutang saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan tidak dapat diborongkan dan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Pembayaran harus dilunasi sekaligus dalam 15 hari sejak diterbitkannya SKRD. Penagihan dapat dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas SKRD.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JAYAPURA CITY GOVERNMENT
JAYAPURA CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 15 OF 2002
ON
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE FEE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to fulfill the requirements in implementing Physical Development in the Construction Sector, every Contractor in the form of an Individual or Legal Entity, must possess a Construction Services Business License, in the context of implementing broad, real and responsible Regional Autonomy, so it is necessary to explore sources of Original Regional Income, in order to finance the Implementation of Government and Implementation of Regional Development in Jayapura City, therefore one of the Levies is the Construction Services Business License Fee;
that to implement the Levy of Fees as referred to in letter a above, it needs to be stipulated by Jayapura City Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed874ef0-722c-4c58-b4af-e19e184051e1","actionData","errors"]