Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 ini bertujuan untuk mengamankan keuangan dan aset negara di lingkungan Kementerian Agama agar tidak terjadi kerugian negara. Peraturan ini mengatur penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, atau Pihak Ketiga terkait tugas Kementerian Agama. Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) oleh Menteri Agama bertugas untuk menginventarisasi, menghitung, dan menyelesaikan kerugian negara. TPKN juga memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam menetapkan pembebanan sementara dan menatausahakan penyelesaian kerugian negara. Setiap pejabat wajib melaporkan indikasi kerugian negara dalam waktu 7 hari, dan TPKN harus menyelesaikan verifikasi dalam 30 hari kerja. Jika terbukti ada pelanggaran, TPKN melaporkan hasilnya kepada Menteri untuk tindakan lebih lanjut.
di desktop Anda.