[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed808255-a64f-4cc5-a24a-72e16b61146d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 44 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pemakaian Tanah Pengairan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 44 Tahun 2004","number","44","year","2004","published_date","2004-06-28","effective_date","2004-07-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Retribusi Izin Pemakaian Tanah Pengairan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 44, LD.2004/NO.55
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Pemakaian Tanah Pengairan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang\r\nsekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun\r\n2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; bahwa Peraturan Daerah tersebut pada huruf a tidak mengatur Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan, untuk itu perlu menetapkan Retribusi Izin Pemakaian Tanah Pengairan dengan Peraturan Daerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupatan Kebumen Nomor 8 Tahun 2001; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nRetribusi Izin Pemakaian Tanah Pengairan\r\nyang meliputi\r\nNama, Obyek Dan Subyek Retribusi,\r\nGolongan Retribusi,\r\nCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,\r\nPrinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif,\r\nStruktur Dan Besarnya Tarif Retribusi,\r\nWilayah Pemungutan,\r\nPemungutan,\r\nMasa Retribusi Dan Saat Retribusi Terhutang,\r\nTata Cara Pembayaran,\r\nPenagihan Retribusi,\r\nPengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi,\r\nKeberatan,\r\nPengembalian Kelebihan Pembayaran,\r\nKedaluwarsa Penagihan,\r\nSanksi Administrasi,\r\nKeten Uan Penyidikan,\r\nKetentuan Pidana.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2004. \n 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Pemakaian Tanah Pengairan di Kabupaten Kebumen. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mengatur secara khusus retribusi pemakaian tanah pengairan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n- Nama, Obyek dan Subyek Retribusi: Retribusi Izin Pemakaian Tanah Pengairan dipungut atas penggunaan tanah pengairan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Obyek retribusi adalah Pemakaian Tanah Pengairan, dan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati Tanah Pengairan.\n- Golongan Retribusi: Retribusi ini termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.\n- Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, jumlah dan jenis pemakaian Tanah Pengairan.\n- Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi didasarkan atas besarnya luas tanah dan jenis pemakaian tanah pengairan serta biaya administrasi perizinan. Terdapat tarif retribusi penerbitan izin pemakaian tanah pengairan sebesar Rp. 10.000,00. Besaran tarif retribusi pemakaian tanah pengairan tercantum dalam lampiran peraturan daerah.\n- Wilayah Pemungutan: Retribusi terhutang dipungut di wilayah Daerah dimana tempat pelayanan perizinan tanah pengairan diberikan.\n- Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n- Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang: Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah. Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n- Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar tunai di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.\n- Penagihan Retribusi: Pengeluaran Surat Teguran dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.\n- Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi setelah pengajuan permohonan.\n- Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.\n- Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.\n- Kedaluwarsa Penagihan: Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun sejak terhutangnya retribusi.\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang.\n2. Wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 44 OF 2004
CONCERNING
LOCAL FEE FOR IRRIGATION LAND USE PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEBUMEN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to simplify and improve the system, types and structure of Regional Retribution, which is also an effort to increase Regional Revenue based on Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Kebumen Regency Government has established Kebumen Regency Regional Regulation Number 8 of 2001 concerning Retribution for the Use of Regional Assets;
that the Regional Regulation in letter a does not regulate Retribution for the Use of Irrigation Land, therefore it is necessary to stipulate Retribution for Irrigation Land Use Permit with a Regional Regulation.

In View of:

Law Number 13 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed808255-a64f-4cc5-a24a-72e16b61146d","actionData","errors"]