[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed761476-4d2a-49a3-b9a8-490dbf3f86be","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2011 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010 - 2015","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010 - 2015","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

program, rencana pembangunan dan rencana kerja
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010 - 2015
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang\r\ndemokratis dan berkeadilan yang dilaksanakan secara bertahap\r\ndan berkesinambungan, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun\r\ndokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi\r\ndengan perencanaan pembangunan nasional. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan\r\nNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4421);\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4844);\r\n7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); \r\n8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana\r\nPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);\r\n9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan\r\nInformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4846);\r\n11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis\r\nPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan\r\nPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);\r\n13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234); \n RPJMD Tahun 2010-2015 memuat visi, misi, strategi, arah kebijakan dan program\r\nprioritas Bupati, yang berpedoman pada RPJPD, dengan memperhatikan RPJP\r\nNasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2011. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2015.

Latar Belakang dan Tujuan: RPJMD disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kepulauan Selayar. RPJMD dimaksudkan untuk menyediakan kebijakan dan program pembangunan yang terukur, menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta, dan masyarakat, serta menjadi bahan dalam penyusunan RKPD.

Ketentuan Substansial: RPJMD memuat visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Bupati. Visi Pemerintah Kabupaten adalah menjadikan “Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan yang Maju, Sejahtera, dan Religius”. RPJMD juga mengatur sistematika dokumen RPJMD yang meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, pengelolaan keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Peran serta masyarakat diatur dalam Perda ini, dimana masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan tersebut berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD terkait. Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KEPULAUAN SELAYAR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KEPULAUAN SELAYAR REGENCY
NUMBER 13 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL MID-TERM DEVELOPMENT PLAN
KEPULAUAN SELAYAR REGENCY
YEAR 2010 - 2015

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPULAUAN SELAYAR,

Considering:

that in order to implement democratic and equitable regional development which is carried out in stages and sustainably, the Regional Government needs to prepare a regional development planning document that is synergistic with national development planning;
that as a reference for carrying out the main tasks of the Regional Government in implementing regional development to realize the welfare and prosperity of the community, a five-year regional development planning document is needed;
that in order to implement the provisions of Article 19 paragraph (1) of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System and the provisions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed761476-4d2a-49a3-b9a8-490dbf3f86be","actionData","errors"]