Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pengelolaan pendapatan daerah serta pajak dan retribusi daerah. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Bapenda, serta mempermudah pelaksanaan tugas operasional instansi tersebut.

Secara substansial, Bapenda berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Bapenda terdiri atas Sekretariat, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pengendalian Pajak Daerah, Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerja Sama, serta Pembukuan Pendapatan Daerah, dan Kelompok Jabatan Fungsional (JF). Setiap unit memiliki tugas spesifik mulai dari pendataan, pendaftaran, penilaian, pemungutan, hingga pengendalian dan penagihan pajak daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata kerja yang bersifat konsultatif dan koordinatif untuk menjamin keselarasan program serta menghindari tumpang tindih kewenangan. Selain itu, diatur pula mengenai pengangkatan pejabat struktural dan fungsional, pembentukan Kelompok JF, serta sumber pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir.